JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah masalah masih ditemukan dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2014. Padahal, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan DPT nasional, Senin (4/11/2013).
Sejumlah masalah di DPT tersebut ditemukan Kompas saat melakukan uji petik terhadap pengunjung Toko Buku Gramedia di sejumlah daerah. Dalam uji petik yang dilakukan pada Jumat dan Sabtu (2/11/2013), para pengunjung diminta mengecek apakah namanya ada di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dengan membuka laman http://data.kpu.go.id/dpt.php.
Dari 12 pengunjung Toko Buku Gramedia di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, yang diminta mengecek, data tiga orang di antaranya tidak cocok dengan yang tercantum di Sidalih.
Dalam uji petik terhadap 10 pengunjung Toko Buku Gramedia Trans Studio Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, dua orang di antaranya tidak terdaftar di Sidalih. Satu orang lain ada di Sidalih, tetapi tanpa nomor induk kependudukan (NIK).
Melkior, pengunjung Toko Buku Gramedia Trans Studio Mall Makassar yang tak terdaftar di Sidalih, merasa kecewa karena Pemilu 2014 menjadi kesempatan pertamanya menggunakan hak pilih di pemilu.
Anehnya, Melkior mengaku terdaftar sebagai pemilih saat Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar, 18 September lalu.
Akbar Sakti juga tampak kecewa saat menjadi satu dari lima pengunjung Toko Buku Gramedia, Manyar, Surabaya, Jawa Timur, yang tidak tercatat di Sidalih. Dia juga kaget karena nama ayahnya, Sukarman, justru terdaftar. Padahal, Sukarman sudah meninggal Januari lalu.
Sementara itu, sejumlah pengunjung Toko Buku Gramedia Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, mengaku yakin terdaftar di DPT hingga tak perlu mengecek di Sidalih. Hal ini karena di rumahnya sudah dipasang stiker terdaftar Pemilu 2014.
Namun, Imam Makrub, pengunjung dari Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, ternyata tak menemukan namanya di Sidalih. Saat mengecek nama istrinya, ia menemukannya. ”Saya tidak tahu, mengapa bisa begini,” katanya.
Sebelumnya, dari penelusuran Litbang Kompas terhadap 100 tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan secara acak, didapat estimasi ada 68 persen TPS yang masih bermasalah karena belum semua pemilih mempunyai NIK. Jika dijumlah secara keseluruhan, terdapat 8 persen pemilih tanpa NIK.
Litbang Kompas bahkan menemukan TPS yang semua pemilihnya tak memiliki NIK, yaitu di TPS 11 di Kelurahan Masrum, Kecamatan P Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku.
Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menduga TPS dengan tak seorang pemilih pun memiliki NIK itu merupakan TPS khusus yang berlokasi di lembaga pemasyarakatan. Ia mencontohkan, di Cipinang, Jakarta Timur, juga terdapat beberapa TPS dengan tak seorang pemilih pun mempunyai NIK.
Hal serupa terjadi pada TPS di beberapa pesantren dengan santri yang belum memiliki KTP karena saat ini masih berusia 16 tahun dan sudah 17 tahun pada 9 April 2014.
Menurut Ferry, saat ini masih ada 10,382 juta pemilih belum mempunyai NIK. Oleh karena itu, KPU meminta jajarannya memastikan pemilih tersebut memang berada di lapangan dan penyebab tidak adanya NIK. Hal ini akan dilaporkan KPU provinsi dalam rapat koordinasi Minggu ini.
Pemilih berkurang
