Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Jamin Tegaknya Hukum hingga Nasib Buruh

Kompas.com - 02/11/2013, 17:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar etika politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis-Suseno, mengharapkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono fokus menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa menjelang masa jabatannya berakhir.

Franz mengatakan, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, mulai dari keadilan sosial, unjuk rasa buruh, hukum, pemberantasan korupsi, hingga politik. "Saya meminta beliau tegas menjamin semuanya," kata Franz saat dijumpai di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, Sabtu (2/11/2013) sore.

Ia mengatakan, Presiden Yudhoyono juga harus menjamin hak dan kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan keyakinan. Hal itu menjadi penting karena akan menjadi warisan untuk masyarakat dan kepala negara setelah dirinya lengser.

"Saya juga berharap, di tahun terakhirnya dia terus memberi dukungan tegas pada pemberantasan korupsi," ujarnya.

Pekan lalu, Presiden Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menilai dirinya telah menjadi korban pemberitaan media massa. Ia juga menilai bahwa Partai Demokrat diserang oleh berbagai pihak sehingga elektabilitas Demokrat merosot.

 

Menurut Franz, menjadi hal lumrah bila presiden merangkap jabatan sebagai pimpinan partai. Ia berpendapat, Presiden Yudhoyono tak perlu melepas jabatannya di dalam partai. Namun, ia menyatakan bahwa rangkap jabatan itu tak memengaruhi kinerja sebagai kepala negara.

"Itu hal biasa, tapi saya harap SBY memberikan semua tenaganya untuk menyelesaikan tugas sebagai presiden," kata Franz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com