Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Minta Lemsaneg Selidiki Penyadapan AS

Kompas.com - 01/11/2013, 17:28 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
 Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro telah menginstruksikan kepada Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk meneliti informasi terkait penyadapan oleh Amerika Serikat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, nantinya pemerintah akan mengambil sikap.

"Kita minta sistem di Lemsaneg bekerja untuk memastikan. Mereka sudah bekerja, tentu dilakukan secara silent. Sebelum ada kepastian, saya belum bisa menyampaikan sesuatu walaupun di sana-sini sudah ada suara-suara 'eh kita termasuk yang disadap' dan lain sebagainya. Kita tunggu laporan dari Lemsaneg," kata Purnomo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Purnomo mengatakan, selama ini Lemsaneg melindungi komunikasi penting pemerintah. Contohnya, kata dia, staf Lemsaneg selalu ikut ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Khusus di Kementerian Pertahanan, Purnomo yakin komunikasi di pihaknya tidak bisa disadap.

"Sistem kita pakai tradisional, buka tutup, buka tutup. Misalnya kalau kita komunikasi dengan Mabes TNI kita buka; kalau sudah, kita tutup. Jadi, mereka enggak bisa masuk," ucapnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah Indonesia telah memprotes keberadaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta seperti yang diberitakan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah berbicara dengan perwakilan Kedubes AS di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi soal pemberitaan itu.

Informasi tentang dugaan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS didasari dari kesaksian Edward Snowden. Info itu lalu dikutip oleh Sydney Herald Tribune dan beberapa media lain.

Koran tersebut memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di Kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com