Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalis Anas: 2.000 Persen Tidak Ada Bagi-bagi Uang di Kongres Demokrat

Kompas.com - 31/10/2013, 22:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Tri Dianto mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Kongres Partai Demokrat pada 2010 di Bandung. Hal ini khususnya mengenai bagi-bagi uang (money politic) yang terjadi di perhelatan itu.

Menurut Tri, dia sudah menyampaikan kepada penyidik KPK bahwa tidak ada pembagian uang dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung. "Saya jamin bersih, 1.000, 2.000 persen, tidak ada itu kongres bagi-bagi duit. Kalau ada, mungkin transportasi Rp 1 juta, Rp 2 juta, itu wajar. Tidak ada kongres bagi-bagi duit seperti yang diberitakan," kata Tri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10/2013) seusai diperiksa.

Tri diperiksa selama kurang lebih 10 jam sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang.

Selain mengenai dugaan pembagian uang saat kongres, Tri mengaku diajukan beberapa pertanyaan mengenai perkenalannya dengan Anas, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin serta istri Nazar, Neneng Sri Wahyuni.

"Kemudian tentang kongres, semua sudah saya jawab, semuanya dengan jelas, sejujur-jujurnya, pertemuan Anas pertama di mana, kemudian pertemuan saya dengan Nazar di mana, kemudian kegiatan Nazar selama kongres maupun sesudah kongres, saya jelaskan semuanya," tutur Tri.

Pria yang dikenal sebagai loyalis Anas ini pun kembali meminta KPK untuk memeriksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam kasus Hambalang. Menurut Tri, Yudhoyono selaku Dewan Pembina Partai Demokrat ketika itu merupakan penanggung jawab Kongres Partai Demokrat 2010 yang diselenggarakan di Bandung. Sementara Ibas, katanya, bertindak sebagai steering committee dalam kongres.

"Saya ingin KPK itu netral, semua calon di muka KPK itu sama, jangan dibeda-bedakan karena kalau saya melihat, yang dikejar-kejar ini hanya Anas, saksi-saksi Anas, yang lain tidak ada. Kalau ingin menyelesaikan masalah kongres, itu gampang, saya memberi saran penyidik dipanggil yang bersangkutan, otomatis semua saksi-saksi dipanggil, semua calon dipanggil, panitia itu dipanggil," ucapnya.

KPK memeriksa Tri karena dianggap tahu seputar dugaan gratifikasi yang diterima Anas. Lembaga antikorupsi itu tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Tri juga mengatakan, kemungkinan dia akan diperiksa KPK lagi karena keterangannya masih diperlukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com