Cegah Penyadapan, Pemerintah Harus Lakukan Kontra Intelijen - Kompas.com

Cegah Penyadapan, Pemerintah Harus Lakukan Kontra Intelijen

Rahmat Fiansyah
Kompas.com - 31/10/2013, 13:02 WIB
www.nydailynews.com Ilustrasi memasang alat penyadap di dalam sebuah telepon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Nuning Kertopati mengatakan kegiatan penyadapan merupakan hal biasa yang dilakukan suatu negara untuk mengetahui perkembangan negara lain. Agar tak disadap negara lain, ia meminta kepada pemerintah untuk melakukan kontra intelijen, yaitu usaha pencegahan badan intelijen asing untuk melakukan kegiatan spionase dan sejenisnya di dalam negeri.

"Kita sebagai negara berdaulat harus mengantisipasi adanya kinerja spionase. Jadi early warning (pendeteksian awal) harus dilakukan secara lebih luas," ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2013).

Politisi asal Partai Hanura tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus mengintegrasikan lembaga-lembaga yang terkait untuk mengantisipasi kegiatan intelijen dari negara lain. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian RI, dan sebagainya.

"Selain IT, kemampuan sumber daya manusia penggunanya juga harus ditingkatkan kemampuannya," katanya.

Seperti diberitakan, Kedutaan Besar Amerika di Jakarta masuk dalam daftar 90 pos yang disebut memiliki fasilitas penyadapan. Informasi ini berdasarkan keterangan mantan analis Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika, Edward Snowden. Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon adalah lokasi lain di Asia yang disebut dalam daftar itu sebagai pos penyadapan Amerika. Kabar soal daftar tersebut dikutip antara lain oleh koran terbitan Australia, Sydney Herald Tribune. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Kedubes AS di Jakarta terkait hal ini.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRahmat Fiansyah
EditorCaroline Damanik
Komentar

Close Ads X