Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilihan PKB Condong kepada JK atau Mahfud MD

Kompas.com - 29/10/2013, 12:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan analisa terhadap figur-figur yang dianggap potensial untuk diusung menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Dari beberapa nama, pilihan PKB condong kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, Mahfud dan Jusuf Kalla dianggap memiliki akseptabilitas yang kuat. Penilaian itu berdasarkan masukan dari pimpinan dan kader PKB di sejumlah daerah.

"Faktornya karena publik menganggap dua-duanya berpengalaman baik di legislatif maupun eksekutif. Bahkan Mahfud MD mampu menunjukkan reputasi baik ketika menjabat di MK," kata Malik, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Selain itu, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini menambahkan, Mahfud dan Jusuf Kalla juga memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Keduanya dinilai tidak memiliki catatan hitam atau tidak pernah terjerat masalah hukum serius.

Lebih jauh, menurut Malik, komunikasi PKB dengan Mahfud dan Jusuf Kalla telah terjalin sejak lama. Bahkan, beberapa waktu belakangan ini semakin intens. Mahfud dan Jusuf Kalla sama-sama memiliki kedekatan dengan elite Nahdlatul Ulama dan kalangan Nahdliyin.

KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Jusuf Kalla saat menjadi pembicara pada acara Kompasianival di Skeeno Hall, Lantai 3, Gandaria City, Jakarta Selatan, Sabtu (17/11/2012.
"Tapi kita terus membuka semua kemungkinan, mengukur sejauh mana akseptabilitas figur tersebut. Pada saatnya nanti akan kita tentukan dalam forum resmi dan legitimate, bahkan kemungkinan figur-figur itu bisa dipadukan atau dipaketkan," ujarnya.

Dukung JK

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah PKB se-Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat, Senin (28/10/2013), berkumpul di Jakarta dan membuat pernyataan dukungan untuk mengusulkan Jusuf Kalla sebagai calon presiden 2014-2019.

Dasar pertimbangan mereka menjagokan Jusuf Kalla, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan, Kalla dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitasnya sebagai negarawan sudah terbukti. Kalla juga dianggap mampu menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Surat ditandatangani oleh Ketua DPW Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat Mulyadi Tawik, Ketua DPW Kalimantan Timur Syafruddin, Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Gunawan, dan Sekretaris DPW NTB Tauhid Rifai.

”Jusuf Kalla itu pilihan terbaik. Beliau juga punya sejarah dan banyak prestasi. Beliau itu dulu the real president,” kata Zairullah.

7 alasan

Setidaknya, ada tujuh alasan yang menjadi dasar dukungan terhadap pencalonan JK yang dituangkan dalam surat pernyataan dukungan yang ditandatangani sejumlah pimpinan wilayah tersebut di Jakarta hari ini.

Pertama, kapabilitas dan kredibilitas sebagai negarawan sudah terbukti saat menjadi wakil presiden.

Kedua, kemampuan JK menangani konflik dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam dan pluralistik. Misalnya, perannya mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Poso, Ambon, dan Aceh.

Ketiga, JK sudah terbukti mampu memecahkan masalah pemerintahan dan kenegaraan, bukti sebagai teknokrat yang unggul.

Keempat, JK mempunyai keberanian mengambil risiko untuk kepentingan lebih besar.

Kelima, JK menjadi pencetus kebijakan-kebijakan revolusioner dan visioner melihat peluang dan tantangan bangsa ke depan.

Keenam, JK adalah seorang warga NU yang dekat dengan ulama dan warga Nahdliyin.

Ketujuh, menjadikan JK sebagai capres PKB akan mendongkrak citra partai yang berdampak terhadap perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com