Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Diusulkan Menjadi Capres PKB

Kompas.com - 26/10/2013, 18:48 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Dukungan untuk Jusuf Kalla menjadi calon presiden datang dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelas pimpinan Partai Kebangkitan Daerah (PKB) dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menemui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Muhaimin Iskandar terkait hal tersebut.

Mereka melaporkan usulan yang berkembang di daerah mengenai perlunya mengajukan mantan Wapres Jusuf Kalla sebagai calon presiden dari partai kaum nahdliyin.

"Pak Muhaimin menyambut baik karena dengan demikian akan muncul banyak pilihan calon presiden," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jambi, Sofyan Ali, Sabtu (26/10/2013) malam kemarin. PKB Jambi bersama empat PKB daerah lainnya merupakan motor pencalonan Jusuf Kalla.

Pertemuan pimpinan PKB dengan Muhaimin yang juga menteri tenaga kerja dilakukan di perumahan menteri, Widya Chandra, Jakarta, Kamis malam, setelah 10 pimpinan PKB se-Sumatera menggelar pertemuan di Medan. Dalam pertemuan dengan Muhaimin, ikut pula Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, yang baru bergabung di Jakarta.

Ke-11 pimpinan PKB tersebut, antara lain, Sofyan Ali, Ramlan Holdan (Sumsel), Muhammad Tanwin (Bangka Belitung), Greety Tielman (Sulawesi Utara), dan Risharyudi Triwibowo (Papua), serta Musa Zainuddin (Sumut).

Sofyan Ali menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Jambi mengusulkan, bila nanti PKB berhasil memperoleh suara pada pemilu legislatif April 2014 melebihi 15 persen maka Muhaimin pantas menjadi calon wakil presiden.

"Kombinasi antara Jusuf Kalla dan Muhaimin adalah kombinasi yang sempurna antara Jawa-luar Jawa, muda dan senior," ujar Sofyan Ali.

Sebelumnya ini, Rhoma Irama dan Mahfud MD disebut-sebut masuk dalam bursa calon presiden dari PKB. Muncul pula wacana pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi dengan Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com