Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Mundur, Mendagri Tantang Nasdem Terbitkan SK

Kompas.com - 24/10/2013, 17:29 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzimenilai tuntutan agar dirinya mundur, sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, tidak logis. Dia menilai, tidak ada korelasi antara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan daftar pemilih yang dinilai bermasalah oleh DPR.

Dia malah balik menantang Rio mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentiannya sebagai Mendagri.

"Kalau dia (Rio) bisa mengeluarkan SK, saya tunggu besok pagi," kata Gamawan dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi nasional Pengelolaan Kawasan Perkotaan Tahun 2013 di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).

Ia mengatakan, baginya, langkah mundur dari jabatan yang diembannya sejak 2009 lalu itu bukan masalah besar. Pasalnya, ujarnya, dia bukan orang yang terlalu mencintai jabatan. "Bagi saya, mundur itu tidak terlalu masalah. Sekarang saja saya mau mundur. Terbitkanlah SK-nya. Dikira saya ini orang yang terlalu mencintai jabatan juga," ujar Gamawan.

Ia menilai Rio tidak mengerti proses penyusunan DPT. "DPT (daftar pemilih tetap) itu disusun berdasarkan DP4 (data penduduk potensial pemilih pemilu). Ada tidak (undang-undang) menyebut e-KTP. Apa pula hubungan e-KTP dengan DPT. Jadi jangan karena ketidakmengertian, lalu ada pernyataan yang merugikan orang lain. Tidak elok," katanya.

Sebelumnya dalam rapat pleno terbuka KPU tentang rekapitulasi dan penetapan DPT, Rabu (23/10/2013) petang, Rio menyatakan kekacauan data pemilih dipicu kekacauan program e-KTP yang dilaksanakan Kemendagri. Dia menyatakan, Kemendagri harus bertanggung jawab atas proses penetapan DPT.

“Kami meminta Gamawan Fauzi mengundurkan diri. Karena penggarapan e-KTP yang amburadul, membuat kita berkelahi di sini (rapat pleno KPU penetapan DPT). Seharusnya proses mendata para pemilih, berawal dari data Kemendagri yang kemudian disisir KPU sampai ke bawah," kata Rio.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com