Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jejak Korupsi Wawan Ditelusuri di Tangsel

Kompas.com - 24/10/2013, 08:51 WIB

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah dokumen dari kompleks Kantor Wali Kota Tangerang Selatan dan dinas kesehatan setempat. KPK memeriksa sejumlah kantor di Tangsel untuk menelusuri jejak kasus-kasus dugaan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Tangsel.

”Dokumen terkait dinas-dinas yang ada di Tangsel,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangsel Dedi Rafidi saat ditanya soal kedatangan tim penyelidik KPK ke Tangsel, Rabu (23/10).

Pemeriksaan sejumlah kantor itu dilakukan Selasa (22/10/2013). Tim penyelidik KPK memeriksa kompleks kantor wali kota di Setu dan dinas kesehatan di Witana Harja, Pamulang. Istri Wawan, Airin Rachmi Diany, adalah Wali Kota Tangsel. Saat ditanya wartawan, Airin yang hadir di sebuah acara di Babakan, Setu, bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, menolak berkomentar soal penyitaan dokumen itu.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang dilakukan tim penyelidik KPK di Tangsel merupakan penelusuran lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan tersangka yang ditetapkan KPK.

”KPK melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan penelusuran lebih lanjut berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yang sudah ditetapkan KPK,” kata Bambang di Jakarta, Rabu.

Menurut Deputi Penindakan KPK Warih Sadono, proses yang berlangsung di Tangsel masih dalam tahap penyelidikan. Warih mengatakan, di Tangsel, KPK tidak melakukan penggeledahan.

”Enggak geledah, tetapi penyelidikan,” katanya.

Sejumlah dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan KPK telah dibawa dari Tangsel. Dokumen-dokumen itu akan dicocokkan dengan temuan KPK ketika menggeledah rumah dan kantor Wawan.


”Terkait dengan penyelidikan pengadaan alat kesehatan di Tangsel tahun anggaran 2010 sampai 2012,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Sejak Wawan ditangkap, KPK menerima sejumlah laporan pengaduan masyarakat. ”Ada beberapa laporan yang masuk ke pengaduan masyarakat, di antaranya berkaitan dengan pilkada dan hal-hal lain,” katanya.

Di Serang, Banten, desakan menuntut Ratu Atut Chosiyah mundur menguat. Puluhan mahasiswa dan aktivis yang berunjuk rasa di depan pendapa Gubernur Banten, Rabu, menilai Ratu Atut gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Banten. Unjuk rasa berlangsung ricuh karena massa memaksa memasuki rumah dinas Atut yang dijaga puluhan polisi dan personel satuan polisi pamong praja.

Saat dikonfirmasi kian maraknya unjuk rasa menuntut Gubernur Banten mundur, juru bicara Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan, menyatakan, dirinya untuk sementara tidak menjalani tugas sebagai juru bicara yang bersangkutan.

”Saya lagi off,” ujarnya melalui pesan singkat. (BIL/RAY/GRE)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com