Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Makin Keras, Jegalan untuk Jokowi Maju Pilpres 2014

Kompas.com - 24/10/2013, 08:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai pihak dinilai tengah berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Ke depan, upaya tersebut diyakini akan semakin keras di tengah ketidakpastian pengusungan Jokowi dalam pilpres.

"Mulai ada skenario untuk jegal Jokowi. Sekarang masih permulaan. Nanti akan semakin keras perlawanan dengan kampanye negatif. Bahkan, kampanye hitam akan diarahkan ke Jokowi," kata peneliti senior Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo, Kamis (24/10/2013) di Jakarta.

Karyono mengatakan, ada tiga skenario yang bisa dilakukan untuk menjegal lawan politik, yakni ketika proses tahapan, proses pemungutan suara, dan proses penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Penjegalan Jokowi, dia mengatakan, sudah terjadi di tahapan menjelang pilpres agar Jokowi tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ketika dicalonkan, Jokowi dianggap sulit dikalahkan jika melihat hasil survei lembaga-lembaga survei.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menambahkan, salah satu upaya penjegalan Jokowi terlihat dari rilis lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia. Rilis itu menyebut Jokowi hanya sebagai capres wacana.

Di sisi lain, LSI mengangkat kembali Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat capres. Tentunya, menurut Gun Gun, LSI tengah menggoda Megawati untuk maju kembali di pilpres.

Secara terpisah, pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan, capres yang lebih dulu muncul bakal habis-habisan untuk memuluskan pertarungan di Pilpres 2014. Mereka akan berusaha menjegal pesaing utama, salah satunya Jokowi.

"Secara rasional, orang yang sudah habis-habisan enggak mau main tanggung, habis sekalian," kata Andrinof. Caranya, sebut dia, mencegah pesaing utama tak muncul, termasuk dengan membangun opini. "Sekarang di media sosial makin banyak kampanye 'Jokowi Ingat Janji, Jokowi Selesaikan Masalah Jakarta, Jokowi di Jakarta Saja'," kata Adrianof.

Apakah mudah menjegal Jokowi? Karyono dan pengamat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), M Afifudin, berpendapat sama bahwa sulit untuk menjegal Jokowi jika melihat persepsi masyarakat saat ini. Begitu Jokowi dikritik, publik beramai-ramai menyerang pengkritik.

Contohnya, ketika para politisi DPRD DKI Jakarta hendak menggunakan hak interpelasi menyikapi kebijakan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama. Contoh terbaru, ketika Amien Rais menyerang sosok Jokowi.

Para politisi pendorong interpelasi dan Amien Rais langsung di-bully publik, terutama di media sosial. "Kalau Anda kritik jokowi, Anda akan berhadapan jutaan pendukung Jokowi," kata Afifudin.

Andrinof menambahkan, jika memang Megawati berpihak kepada Jokowi untuk diusung di pilpres, maka sebaiknya dideklarasikan beberapa hari menjelang pemilu legislatif pada April 2014. Figur Jokowi, kata dia, dapat menaikkan dukungan publik terhadap PDI Perjuangan.

"Kalau ditetapkan sekarang, kasihan Jokowi. Dia harus kerja habis-habisan karena akan banyak serangan politik yang mengganggu," ujar Andrinof. "Tapi kalau PDI-P enggak tertarik menjadi pemenang pileg, enggak tertarik punya presiden, enggak tertarik punya menteri banyak, yah enggak apa-apa (tidak usung Jokowi)," pungkas Andrinof.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com