Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jero: Pesan SBY, Siapa Pun yang Ganggu Harus Ditangkal

Kompas.com - 23/10/2013, 16:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik tak menampik adanya instruksi yang diberikan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Jero menyangkal instruksi itu diberikan khusus untuk menyikapi manuver yang dilakukan ormas Persatuan Pergerakan Indonesia (PPI) pimpinan Anas Urbaningrum.

"Ya, semua harus disikapi, tidak hanya satu. Apa pun dari siapa pun ada anasir-anasir mendiskreditkan Demokrat harus kita sikapi. Arahannya, siapa pun yang mengganggu, harus ditangkal," ujar Jero di Kompleks Parlemen, Rabu (23/10/2013).

Jero pun kembali "sewot" saat kembali ditanyakan apakah instruksi itu khusus merespons manuver dari PPI.

"Kamu (wartawan) nulisnya jangan khusus untuk PPI. Wartawan juga kalau menyerang, kita sikapi," tukas Jero.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan penjelasan mengenai kesaksian terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq soal sosok Bunda Putri.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, instruksi untuk menangkal semua pengganggu itu biasa diterapkan oleh partai politik mana pun. Tujuannya, Jero mengatakan, untuk melakukan konsolidasi yang baik dan menjaga integritas.

"Kalau kamu wartawan gangguin, ya tangkal juga," ujar Jero.

Saat ditanyakan lebih lanjut soal pesan singkat dari SBY ke petinggi Partai Demokrat, lagi-lagi Jero sedikit emosi.

"Itu kan urusan internal, kenapa saya mesti sebutkan ke kamu," kata Jero.

SMS SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono rupanya tidak tinggal diam dengan manuver yang dilakukan PPI. SBY pun memberikan instruksi kepada para petinggi Partai Demokrat melalui pesan singkat.

Di dalam pesan itu, SBY secara eksplisit mencantumkan nama Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPI. Pesan ini pun sudah luas tersebar di lingkungan wartawan.

Ada beberapa butir dalam pesan singkat itu yang kabarnya dikirim kepada Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto.

Selain itu, pesan singkat juga dikabarkan dikirim ke wakil-wakil ketua umum, yaitu Max Sopacua, Jhonny Allen Marbun, dan Soekarwo. Namun, dari beberapa butir yang ada, baru dua butir yang beredar di kalangan wartawan.

Berikut isi butir keempat dan kelima itu:

"4. Jahat sekali, luar biasa sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang, tapi pihak anas terus menerus menyerang dan menghantam saya, dan partai demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah dan diam, saatnya saya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan Partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia."

"5. Jika terbukti Pasek (yg masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baiik presiden, saya kira dewan jegormatan harus mengambil sikap."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com