Sudah Saatnya Uji Kelayakan Calon Kabareskrim Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri diharapkan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dalam memilih Kepala Bareskrim Polri yang baru. Dengan fit and proper test diharapkan bisa terpilih pemimpin reserse yang berintegritas dan memiliki kapabilitas.

"Sudah saatnya Polri melakukan fit and proper test terhadap para calon Kabareskrim," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, Rabu (23/10/2013), menyikapi akan dilantiknya Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman menjadi Kepala Polri.

Neta mengatakan, menjelang pelantikan Kapolri, nama-nama calon Kabareskrim sudah mulai bermunculan. Fit and proper test perlu dilakukan kepada mereka untuk membuktikan janji Sutarman di Komisi III DPR akan membawa perubahan di lingkungan Polri.

Neta menambahkan, penjaringan dan fit and proper test tetap dilakukan oleh Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri. Tanpa ada fit and proper test, lanjutnya, maka akan kembali muncul tudingan bahwa penentuan jabatan strategis di Polri seperti Kabareskrim hanya berdasarkan suka atau tidak suka elit Polri.

"Pemilihan bukan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas perwira tinggi. Fit and proper test nantinya bisa dilakukan terbuka sehingga masyarakat kian yakin bahwa Polri benar-benar ingin berubah," pungkas Neta.

Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Sutarman menjadi Kapolri.

Kabareskrim bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Selain itu, melakukan pengawas dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, dan laboratorium forensi.

Ada lima unsur pelaksana di Bareskrim Polri, yakni Direktorat Tipidum (tangani tindak pidana umum), Direktorat Tipideksus (tangani tindak pidana bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan kejahatan khusus), Direktorat Tipidkor (tangani tindak pidana korupsi), Direktorat Tipidnarkoba (tangani tindak pidana narkotika), dan Direktorat Tipidter (tangani tindak pidana tertentu).