Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Akan Cek DPT sebelum Ditetapkan

Kompas.com - 23/10/2013, 08:31 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengecek, menyisir dan membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) sebelum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya adalah untuk memastikan DPT yang akan ditetapkan Rabu (23/10/2013) ini merupakan data yang bersih, valid, dan akurat.

"Kesepakatan, nanti, Bawaslu dan KPU akan mengecek semua, juga dengan Bawaslu provinsi dan KPU provinsi. Kami akan gunakan instrumen-instrumen yang ada," ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak, usai rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Rabu (23/10/2013) dini hari.

Ia mengatakan, pengecekan akan dilakukan berdasarkan logika-logika demografi di setiap kabupaten/kota. Salah satu unsur yang akan dicek adalah potensi ketidakwajaran prosentase antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk.

"Kami akan cek per kabupaten/kota itu apakah ada ketidakwajaran prosentase atau komposisi jumlah pemilih dengan jumlah penduduk. Besok akan kami lihat itu dengan menggunakan sistem informasi," kata Nelson.

Dari pengawasan yang sudah sempat dilakukan, kata Nelson, memang ditemukan komposisi yang tidak wajar antara jumlah pemilih dengan jumlah penduduk. Dia mengatakan, data KPU di beberapa kabupaten menunjukkan jumlah pemilih lebih dari 80 persen jumlah penduduk.

"Di Jawa Timur bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Yang wajar itu memang sekitar 70 persen jumlah pemilih dibanding penduduk," ujar Nelson.

Dia mengatakan, kecepatan proses pengawasan yang dilakukan pihaknya selama ini memang tidak mampu menyamai kecepatan pemutakhiran data yang dilakukan KPU. Karena itu, ujar dia, menjelang penetapan DPT, Bawaslu akan kembali mengecek data yang akan dirilis KPU.

"Ibarat siaran televisi, data KPU live, jalan terus, sedangkan kami kan tunda. Bisa jadi apa yang kami cek sekarang sudah diperbaiki. Tapi kami belum memastikan apakah data terakhir ini sudah pasti akurat. Itu yang akan kami kerjakan. Memastikan perlu ada penelusuran ulang atau datanya sudah baik," lanjutnya.

Ia mengatakan, sikap Bawaslu terhadap DPT KPU akan ditentukan usai pengecekan terakhir itu. Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, penemian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan ada jumlah pemilih di beberapa provinsi yang digelembungkan. Misalnya, kata dia, di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kalau jumlah pemilih sampai di atas jumlah penduduk itu namanya (KPU) menggelembungkan data. Itu di kantong-kantong suara kami (PDI-P) pula," kata dia.

Oleh karena itu, Arif meminta KPU menunda penetapan DPT hingga data yang akan ditetapkan dipastikan bersih.

"Mereka (KPU) mesti bekerja keras untuk merapikan ini sampai ada daftar pemilih yang akurat tidak lebih dari dua minggu. Apa beratnya? Lebih baik menjamin hak konstitusional itu terjamin ketimbang menjaga prosedur yang akhirnya akan menjadi masalah terjaminnya hak konstitusional warga negara," ujar Arif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com