Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Lembaga Survei Jangan Tendensius

Kompas.com - 22/10/2013, 18:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dinilai tidak berhak menghilangkan tokoh-tokoh yang selama ini masuk dalam bursa calon presiden 2014. Jika tokoh tertentu dihilangkan, maka akan muncul penilaian tendensius untuk kepentingan calon tertentu.

"Survei harusnya memberi peluang bagi semua nama yang sudah disebut. Bukan hak lembaga survei untuk mengeliminir. Saya lihat itu (LSI) survei yang memiliki aroma tendensius," kata Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Kompas/Hendra A Setyawan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia, Denny JA mengumumkan hasil survei yang dilakukan LSI terkait pemilih partai politik di Jakarta, Minggu (12/6). Partai Demokrat mengalami penurunan jumlah pemilih dari 20,5 persen (Januari 2011), menjadi 15,5 persen. Penurunan pemilih partai pemenang pemilu 2009 tersebut disebabkan terjadinya kasus yang menimpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Partai Golkar menjadi partai dengan jumlah pemilih terbanyak.


Hal itu dikatakan Gun Gun menyikapi rilis LSI yang mengabaikan dua bakal capres terkuat untuk saat ini, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto. LSI membuat indeks capres 2014 dengan tiga variabel, yakni capres yang dicalonkan tiga partai terbesar, capres yang menjadi struktur partai, dan capres hasil konvensi Demokrat.

Gun Gun mengatakan, semestinya LSI mengkomparasikan tokoh-tokoh yang sudah lebih dulu muncul dalam survei pilpres seperti Prabowo dengan tokoh baru. Jika belakangan nama-nama lama dihilangkan, maka dapat menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada kepentingan tertentu dari survei tersebut.

Gun Gun menilai terlalu prematur jika LSI menyebut Jokowi sebagai capres wacana. Pasalnya, proses politik masih terus berjalan. Bisa jadi, kata dia, belum ditetapkannya Jokowi sebagai bakal capres oleh PDI Perjuangan bagian dari strategi politik.

Begitu pula dengan sikap LSI yang menghilangkan Prabowo hanya karena elektabilitas Partai Gerindra tidak berada di tiga besar. Gun Gun mengatakan, LSI mesti melihat pemilu 2004 . Ketika itu, suara Partai Demokrat di pemilu legislatif hanya sekitar 7 persen. Namun, dengan koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono dapat memenangkan Pilpres 2014.

Pengajar ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah itu melihat ada upaya LSI untuk mengelola isu bahwa Aburizal Bakrie alias Ical juga merupakan kandidat capres yang diperhitungkan. Langkah itu dilakukan setelah semakin tingginya elektabilitas Jokowi dan Prabowo.

Jika sudah terbentuk konstruksi sosial yang solid terhadap dua orang itu, lanjutnya, maka akan sulit untuk mengalahkan di dunia nyata. Seperti ketika menjelang pilpres 2009, SBY dikonstruksikan sulit dikalahkan. Nyatanya, SBY menang satu putaran.

"Ini sama, kalau pemilu dilakukan sekarang, Jokowi yang menang," pungkas Gun Gun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com