Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Tidak Ada Ruang Perbaikan DPT

Kompas.com - 22/10/2013, 18:16 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan tidak dapat memberi ruang perbaikan atas perubahan data pemilih pascapenetapan daftar pemilih tetap (DPT). Pemilih yang namanya belum tercatat di dalam DPT akan difasilitasi dalam daftar pemilih khusus.

"(DPT) tidak bisa ditambah lagi. Justru kalau ditambah lagi nanti menimbulkan kecurigaan, mau dimainkan seperti apa," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Selasa (22/10/2013).

Ia mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, KPU hanya dapat menampung pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam daftar pemilih khusus.

Pasal 40 ayat 5 UU Pemilu Legislatif mengatur, jika terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT atau daftar daftar pemilih tambahan (DPTB) KPU provinsi akan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus.

Husni mengatakan, surat suara bagi pemilih tambahan difasilitasi dalam kuota 2 persen surat suara tambahan dari jumlah DPT per dapil.

Sebelumnya, sebagian besar partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 masih menemukan data pemilih bermasalah di lapangan. Parpol meminta KPU tetap membuka ruang perbaikan atas DPT yang akan siap ditetapkan pada Rabu (23/10/2013).

"Kami (parpol) ingin tetap dibuka ruang perbaikan agar menghasilkan DPT yang lebih baik," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis di sela-sela rapat tertutup soal persiapan penetapan DPT antara KPU dengan parpol, Senin (21/10/2013) tengah malam.

Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan. "Yang paling penting, seandainya DPT ditetapkan tanggal 23 Oktober, kalau kita masih menemukan temuan-temuan (masalah DPT) lain, harus diberi ruang untuk memperbaiki DPT," kata Trimedya.

Serupa dengan Trimedya, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi bahkan meminta ruang perbaikan bagi DPT tetap dibuka hingga data benar-benar bersih. "Logikanya harus ada ruang perbaikan. Jangan ditutup kemungkinan perbaikan, jadi harus ada ruang perbaikan," tukasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com