Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Jangan "Negative Thinking" dengan Dinasti Politik

Kompas.com - 21/10/2013, 16:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri angkat bicara mengenai dinasti politik. Topik seputar ini memang ramai diperbincangkan dalam sepekan terakhir. Menurut Mega, penolakan dinasti politik tak bisa dipukul rata dan bukan merupakan kesalahan bila diisi oleh orang-orang yang tepat, serta tak mengejar keuntungan kelompoknya. Dinasti politik tak selamanya negatif. 

"Bukan dinastinya yang harus dibicarakan, melainkan kapasitas orangnya," kata Megawati di Tangerang, Senin (21/10/2013).

Megawati menilai, suasana politik saat ini seperti tengah dipermainkan. Anggapan soal dinasti politik, kata dia, juga bisa mengarah ke PDI Perjuangan karena dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, muncul sebagai tokoh muda di kancah politik nasional. Namun, Mega mengaku tak khawatir cap dinasti politik juga melekat di PDI Perjuangan. Baginya, yang terpenting adalah kapasitas seseorang dalam berpolitik dan kepemimpinan. Saat kapasitas telah mumpuni, dinasti politik yang terbangun secara otomatis menjadi tak masalah.

"Yang mesti dibicarakan itu orang-orangnya. Kalau orang dalam politik itu sudah mumpuni dalam permainan politik, kita tidak boleh negative thinking," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, mekanisme PDI Perjuangan dalam menjaring calon anggota legislatif (caleg) tidak melarang pasangan suami-istri mencalonkan diri. Aturan mainnya hanya pasangan suami-istri tak dapat maju sebagai caleg di tingkat yang sama.

"Yang kita lihat adalah kapasitas dan keaktifan di partai. Mereka dicalonkan bukan karena suami-istri, atau anak, atau ayah, atau ibu, melainkan karena kapasitasnya di partai," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, meski dalam UUD 1945 atau UU tidak ada pembatasan bagi seseorang untuk mengisi posisi pemerintahan, tetap perlu adanya batas kepatutan. Presiden berharap masyarakat bisa mencegah terjadinya dinasti kekuasaan. Kekuasaan politik jika menyatu dengan kepentingan atau bisnis, kata Presiden, bisa membawa hal yang tidak baik. Terlebih lagi, pada otonomi daerah, kekuasaan kepala daerah sangat besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com