Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja SBY-Boediono

Kompas.com - 20/10/2013, 12:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei Pol-Tracking Institute menunjukkan, mayoritas responden atau 51,5 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Sebanyak 40,5 persen responden menyatakan puas dan delapan persen tidak tahu. Hasil survei itu dirilis di Jakarta, Minggu ( 20/10/2013 ).

Hadir dalam rilis tersebut Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, peneliti Pol-Tracking Aria Budi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin.

Hanta menjelaskan, survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja empat tahun pemerintahan SBY-Boediono. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 2.010 responden di 33 provinsi pada 13-23 September 2013. Margin of error survei itu kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Hasil survei Pol-Tracking Institute
Dari angka 40,5 persen itu, jika dirinci, sebanyak 35,1 responden mengaku cukup puas dan 4,4 persen sangat puas. Adapun rincian ketidakpuasan ialah 41,5 persen mengaku kurang puas, dan 10 persen sangat tidak puas.

"Hasil survei ini dipastikan mereferensikan pendapat publik di Indonesia. Harapan kami, kepuasan di atas 50 persen. Tapi, ternyata di angka 40,5 persen," kata Hanta.

Hanta mengatakan, hasil survei itu menunjukkan adanya degradasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono jika dibandingkan dengan hasil survei berbagai lembaga survei.

Survei yang telah dirilis belakangan ini, kata dia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di angka sekitar 50 persen.

"Sebenarnya ada degradasi tingkat kepuasan. Tapi, kita tidak pakai degradasi, kita pakai stagnasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono," kata Hanta.

Hanta menambahkan, permasalahan harga kebutuhan pokok merupakan masalah utama dalam empat tahun pemerintahan SBY-Boediono. Sebanyak 57,3 persen responden mengeluhkan tingginya harga bahan-bahan pokok. Sisanya, sebanyak 12,7 persen mengeluhkan kesulitan mencari lapangan kerja, 10,4 persen mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan, 5,4 persen mengeluhkan biaya pengobatan, 3,3 persen mengeluhkan sarana transportasi, dan sisanya keluhan lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com