Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Ghazali: Tak Ada Debat Gagasan, Konvensi Demokrat Hambar

Kompas.com - 19/10/2013, 13:50 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Effendi Ghazali, mengakui bahwa konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat terasa hambar. Hal ini disebabkan tidak adanya persaingan antarpeserta konvensi sehingga setiap peserta terkesan berjalan sendiri-sendiri.

"Mudah-mudahan mereka (anggota komite) itu mengerti dengan persis bahwa yang namanya konvensi itu kontestasi," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/10/2013).

Effendi mencontohkan bagaimana konvensi yang digelar Partai Demokrat di AS saat Barack Obama beradu gagasan dengan Hillary Clinton tentang isu publik, seperti masalah aborsi, kesehatan, keterlibatan militer AS dalam perang Irak, dan sebagainya. Menurut Effendi, adu gagasan seperti itulah yang belum ada sehingga menyebabkan konvensi Partai Demokrat berjalan biasa-biasa saja. "Masak ada konvensi, tidak ada kontestasi?" katanya.

Ia menyebutkan, yang dilakukan oleh para peserta konvensi sejauh ini tidak efektif meningkatkan pamor konvensi di mata publuk. Setiap peserta, kata Effendi, perlu membandingkan antara dirinya dengan peserta lain. Dengan demikian, ketika seorang peserta menang dalam konvensi, dia siap berkontestasi dengan capres lain.

"Kalau mereka selama ini mendekati rakyat, lalu apa bedanya Anda dengan yang lain. Anda ngikuti mereka saja, tidak orisinal," ujarnya.

Pengajar di Universitas Indonesia itu mengatakan, anggota komite konvensi keliru dalam menafsirkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kontestasi yang dimaksud, katanya, bukan menjegal atau menyerang, melainkan membandingkan perbedaan antarpeserta.

Selain tidak ada adu ide antarpeserta konvensi, Effendi juga menyinggung adanya ketidakadilan dalam pemberian akses di media massa, terutama televisi, kepada Partai Demokrat. Menurutnya, digital video broadcasting teresterial seharusnya dijalankan dengan benar. Dengan begitu, setiap partai politik memiliki kesempatan akses yang sama di media massa.

"Tidak seperti sekarang, kan tidak adil. Calon presiden bisa menyampaikan visi dan misinya berkali-kali, sementara yang lain tidak," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com