Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Andi Mallarangeng Ditahan, Elektabilitas Demokrat Naik

Kompas.com - 17/10/2013, 18:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyambut positif penahanan Andi Mallarangeng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ruhut optimis penahanan ini dapat meningkatkan elektabilitas partainya. Pasalnya, Andi dan Anas Urbaningrum dianggap masih menjadi beban bagi Partai Demokrat.

"Andi dan Anas ini masih menjadi beban kami. Selama mereka belum ditahan, maka polling kami terus tersendat. Saya lega, sekarang tinggal menyusul Anas," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Selama ini, lanjutnya, masyarakat masih mempertanyakan komitmen Partai Demokrat dalam memberantas korupsi. Partai Demokrat bahkan disebut tengah bermain sandiwara. "Kami akan buktikan, kami tidak main sinetron. Dua orang itu akan segera ditahan," ucap Ruhut.

Ruhut berpesan agar pascapenahanan, Andi tidak memberikan pernyataan kontroversial layaknya Anas. "Baik-baiklah di boncengan, tidak usah macam-macam, hormati proses yang ada. Jangan seperti yang satu, nyindir soal impor sapi, kurban manusia. Partai kami tidak pernah mengurbankan kadernya. Catat itu," kata anggota Komisi III DPR.

KPK resmi menahan Andi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana proyek Hambalang. Andi ditahan di Rutan KPK seusai menjalani pemeriksaan dia sebagai tersangka selama hampir enam jam.

"Ditahan terkait kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis sore.

Seusai menjalani pemeriksaan, Andi tampak keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan berupa rompi berwarna oranye. Mantan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat ini lantas masuk ke mobil tahanan yang akan mengantarkannya ke Rutan KPK.

"Saya mulai penahanan di KPK, sesuai ketentuan KPK. Saya terima ini sebagai sebuah proses mempercepat kasus," kata Andi di depan lobi kantor KPK.

Andi ditahan setelah hampir satu tahun ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK mengumumkan penetapan tersangka Andi pada Desember 2012. Hingga hari ini, Andi sudah tiga kali diperiksa sebagai tersangka. Namun, pada dua pemeriksaan sebelumnya, KPK menilai belum perlu untuk menahan Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com