Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/10/2013, 15:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014 kembali menuai kritikan. Lebih jauh, kali ini KPU diminta membatalkan kerja sama tersebut dengan sejumlah alasan.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rahadi Zakaria menyampaikan, terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dalam kerja sama antara KPU dengan Lemsaneg. Menurut Rahadi, KPU dituntut bekerja secara terbuka dan memberi akses luas kepada masyarakat, sedangkan Lemsaneg justru sebaliknya.

Tumpang tindih ini yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya pemilu tahun depan. Selanjutnya, Rahadi juga membeberkan bahwa KPU memiliki jaringan sampai ke tingkat daerah, di seluruh wilayah di Indonesia. Menurutnya, hal serupa tak dimiliki oleh Lemsaneg.

Berdasarkan data yang telah difinalisasi, lanjut politisi PDI-P ini, KPU akan bekerja di 27.000 desa di seluruh Indonesia. Ia ragu bila Lemsaneg mampu menyaingi kekuatan jaringan KPU dalam penyelenggaraan pemilu nanti.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Ketua Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen TNI Djoko Setiadi

"Apakah Lemsaneg punya jaringan sampai ke situ? Apakah KPU tak bisa memaksimalkan peran perwakilannya di daerah? Untuk itu, kami belum bisa menyetujui kerja sama KPU-Lemsaneg," kata Rahadi, dalam rapat bersama KPU dan Lemsaneg, di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Bagi Rahadi, akan lebih baik jika KPU bekerja sama dengan pihak independen dalam penyelenggaraan pemilu tahun depan, misalnya bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR menyatakan tak dapat mengambil keputusan akhir mengenai kerja sama KPU dengan Lemsaneg pada hari ini. Ia menyampaikan, Komisi II perlu melakukan pendalaman sebelum mengambil keputusan terkait kerja sama tersebut.

"Tentu tidak bisa langsung diambil keputusan, perlu pendalaman," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I DPR mendukung langkah KPU menggandeng Lemsaneg dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Peran Lemsaneg dalam Pemilu tahun depan dianggap akan membantu KPU dalam mengamankan data agar tak dirusak, atau diubah-ubah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com