Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/10/2013, 11:40 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras atas pernyataan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI). Reaksi itu muncul setelah dirinya dikaitkan dengan sosok Bunda Putri dalam perkara dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Ketika bersaksi di sidang terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/10/2013), LHI mengatakan, Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden. Bunda Putri disebut sangat tahu informasi mengenai kebijakan reshuffle kabinet. (Baca: "Luthfi Hasan: Bunda Putri Sangat Dekat dengan SBY")

"Bunda Putri orang yang setahu saya sangat dekat dengan SBY. Dia sangat tahu informasi kebijakan reshuffle," ujar Luthfi, saat bersaksi.

Ketika pernyataan itu terlontar, Presiden tengah berada di Brunei Darussalam dan hendak kembali ke Tanah Air. Begitu pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 20.00 WIB, SBY mendapat laporan kesaksian LHI.

Merasa tak mengenal, saat itu juga, di salah satu ruangan di markas TNI AU, Presiden mencari tahu siapa Bunda Putri. Selama 30 menit, Presiden meminta informasi dari berbagai pihak, mulai dari Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, sekretaris pribadi, hingga keluarganya. Tak ada yang mengaku kenal.

Informasi juga dikorek dari Menteri Pertanian Suswono dan Wamentan Rusman Heriawan. Dari keduanya didapat info bahwa Bunda Putri adalah istri salah satu pejabat Kementerian Pertanian. Ia adalah pengekspor asal Cilimus, Jawa Barat. Merasa tak mengenal, pernyataan lalu dikeluarkan.

Sebelum menanggapi pernyataan LHI, Presiden bercerita soal agenda di Brunei, yakni menghadiri KTT ASEAN III. Terkait agenda di Brunei, nada pernyataan SBY relatif datar. Namun, beberapa kali nada suara SBY meninggi ketika menanggapi fakta persidangan.

Singkat cerita, Presiden menuding LHI berbohong dan hanya ingin mengalihkan isu. (Baca: "Presiden Marah Dikaitkan dengan Bunda Putri").

"Seribu persen Luthfi bohong. Saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan tidak ada kaitan dengan saya," kata Presiden.

Dalam jumpa pers, Presiden menyebut perlu menghentikan tuduhan LHI sehingga memberikan pernyataan langsung. 

"Kalau saya tidak hentikan malam ini, dalam arti saya memberikan penjelasan yang benar, bisa saja rakyat kita bingung. Jangan-jangan berita itu benar," kata Presiden.

Sengman

Presiden tidak hanya dikaitkan dengan sosok Bunda Putri. Dalam persidangan kasus yang sama, Presiden juga dikaitkan dengan sosok Sengman berdasarkan rekaman sadapan. Tak kalah ngeri, kali ini soal uang Rp 40 miliar.

Dalam rekaman yang diputar di pengadilan, Fathanah menyampaikan kepada Ridwan bahwa uang Rp 40 miliar sudah dikirim melalui Sengman dan Hendra. Ketika ditanya oleh majelis hakim siapa Sengman, sepengetahuan Ridwan, yang disebut adalah utusan Presiden SBY. (Baca: "Ridwan: Sengman yang Bawa Rp 40 M, Utusan Presiden")

Namun, ketika pernyataan itu muncul lalu berkembang dalam pemberitaan, Presiden tak langsung menghentikannya agar rakyat tidak bingung atau malah beranggapan jangan-jangan pernyataan itu benar seperti ketika menghadapi isu Bunda Putri.

Tanggapan disampaikan sekitar lima hari kemudian. Bukan oleh Presiden, melainkan oleh Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto di sela-sela lawatan Presiden SBY di Polandia.

Dijelaskan, Presiden mengenal Sengman sebagai pengusaha, sama seperti mengenal para pengusaha besar, menengah, dan kecil lain dalam proses pembangunan bangsa. 

"Presiden juga menghadiri acara pernikahan anak pengusaha Sengman, seperti juga kalau diundang acara serupa oleh para pengusaha atau kalangan lain," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com