Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Politik Dinasti di Banten Lebih Banyak Mudaratnya

Kompas.com - 10/10/2013, 14:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, menilai praktik politik dinasti di Banten lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Hal ini terbukti dengan pembangunan infrastruktur yang mangkrak di provinsi itu.

"Soal politik dinasti ini pasti ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen, Kamis (10/10/2013).

Jazuli menuturkan, saat ini, semua orang berdalih politik dinasti itu sah lantaran berdasarkan proses pemilihan. Namun, dia mempertanyakan apakah proses pemilihan yang dilakukan berjalan adil atau tidak.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah

Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2011, Jazuli maju sebagai calon gubernur dari PKS berpasangan dengan Makmun Muzakki. Jazuli kemudian kalah dalam pemilihan itu. Pasangan Atut Chosiyah-Rano Karno yang diusung Partai Golkar dan PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang.

Atas keputusan ini, Jazuli menggugat hasil rekapitulasi suara KPUD Banten lantaran Atut dianggap telah melakukan politik uang dan mengerahkan birokrasi. Namun, permohonan Jazuli ditolak hakim konstitusi.

"Ini kan namanya masyarakat ditekan oleh birokrasi dan uang. Tapi, masyarakat juga yang memilih bersikap pragmatis," tutur Jazuli.

Dia menuturkan, penerapan politik dinasti sebenarnya tidak masalah selama para pejabat yang berasal dari satu keluarga itu bisa membawa pembangunan yang baik bagi Banten. Namun, nyatanya, hal itu tidak terjadi. Jazuli menyoroti soal kesulitan petani yang kekurangan air dan kerusakan parah di jalan-jalan yang terjadi.

"Tergantung implementasinya, kalau mereka bertanggung jawab, tidak apa. Kalau kekuasaan digunakan untuk kesempatan keuntungan kelompok dan keluarga, di situ persoalannya," ucap Jazuli.

Untuk mencegah terjadinya politik dinasti, Jazuli mengungkapkan, sejumlah anggota Komisi II DPR mulai mewacanakan pembatasan politik dinasti dalam pembahasan RUU Pilkada. Namun, pembahasan RUU ini masih terkatung-katung.

Seperti diketahui, Atut dan sejumlah kerabatnya menduduki jabatan-jabatan penting di Banten. Mereka adalah Hikmat Tomet (suami Atut) yang menjadi anggota Komisi V DPR RI; Andhika Hazrumy (anak pertama Atut), anggota DPD dari Provinsi Banten; dan Ade Rosi Khairunnisa (istri Andhika), saat ini Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

Selain itu, ada Andiara Aprilia Hikmat (anak kedua Atut), calon anggota DPR RI; Tanto Warsono Arban (suami Andiara), calon anggota DPR RI; Heryani (ibu tiri Atut), Wakil Bupati Pandeglang; Ratu Tatu Chasanah (adik kandung Atut), Wakil Bupati Serang; Tubagus Chaerul Jaman (adik tiri Atut), Wali Kota Serang; dan Airin Rachmi Diany (istri Wawan), Wali Kota Tangerang Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com