Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Perberat Dua Kali Lipat Vonis Korupsi Askrindo

Kompas.com - 10/10/2013, 05:54 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung kembali memperberat hukuman untuk terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang. Kali ini MA memperberat vonis untuk terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Majelis kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar dengan hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Zulfan Lubis, mantan Kepala Divisi Investasi Askrindo. Vonis ini lebih berat dua kali lipat dibandingkan putusan banding, yang menghukum Zulfan dengan tujuh tahun penjara.

Putusan kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti senilai Rp 796,38 juta subsider enam bulan kurungan. "Putusan diambil dengan suara bulat,” ungkap Artidjo, Rabu (9/10/2013).

Dengan putusan ini, kata Artidjo, MA membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan ini pun membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Zulfan dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider empat bulan kurungan.

Pertimbangan majelis kasasi, papar Artidjo, pengadilan tingkat pertama dan banding salah dalam menerapkan hukum. Zulfan terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 6 UU Nomor Pencucian Uang. "Terdakwa lain dalam kasus yang sama sudah dijatuhi hukuman lebih dahulu. Hukumannya juga diperberat menjadi 15 tahun,” ungkap Artidjo.

Sebelumnya, MA juga telah menjatuhkan pidana 15 tahun penjara kepada Zen Umar, Direktur Utama PT Terang Kita atau PT Trangka Kabel. Hukumannya diperberat hingga tiga kali lipat. Semula, pengadilan tingkat pertama menghukum lima tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com