Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Majelis Etik, MK Tolak Kembalikan Kewenangan KY

Kompas.com - 09/10/2013, 21:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) akan membentuk sebuah majelis etik. Majelis etik tersebut nantinya akan menjadi lembaga independen dan permanen yang berwenang untuk mengawasi para hakim konstitusi dan lembaga MK setiap harinya.

"Iya (fungsinya) kurang lebih seperti KY dulu," kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva di Gedung MK Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Lalu, kenapa tidak mengembalikan kewenangan KY untuk menjadi pengawas MK? Menurut Hamdan, kewenangan KY tidak bisa dikembalikan karena bertentangan dengan keputusan MK. Pada 2006 lalu, kewenangan KY untuk menjadi pengawas konstitusi dicabut oleh MK.

Hamdan mengaku seluruh hakim konstitusi menghormati putusan tersebut. "Karena itu kami berpikir keras untuk mencari jalan lain," lanjut Hamdan.

Hamdan mengakui, pembentukan Majelis Pengawas Etik sebagai tindak lanjut kasus dugaan korupsi dan penyimpangan lain yang dilakukan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak cukup lantaran sifatnya ad hoc atau hanya dibentuk atas keputusan MK ketika ditemukan dugaan pelanggaran berat.

Menurut Hamdan, saat ini status majelis etik masih berupa usulan dari Majelis Kehormatan. Belum dipastikan bagaimana format dan cara kerja dari lembaga tersebut. Hamdan mengatakan akan menyerahkan semuanya kepada Majelis Kehormatan.

Seperti diberitakan, sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) menyikapi penyimpangan yang terjadi di MK. Komisi Yudisial akan diberi kewenangan mengawasi hakim konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Tok! Kasasi KPK Kabul, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com