Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Esok, KPU Mulai Lelang Logistik

Kompas.com - 09/10/2013, 20:01 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan akan memulai proses lelang logistik perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2014, Kamis (10/10/2013). Kesiapan pengadaan logistik tersebut dibahas, Rabu (9/10/2013) ini.

"Hari ini rapat dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dan tim logistik. Kami membahas kesiapan pengadaan logistik. Kalau sudah siap, besok sudah mulai rencana diadakan pengumuman lelang," ujar Komisioner KPU Arief Budiman saat ditemui di kantornya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ia mengatakan, setelah pengumuman, pihak yang akan menjadi peserta tender dapat mendaftarkan dirinya. "Setelah daftar, dijelaskan bahwa kami sudah melakukan lelang dan butuh apa saja," lanjutnya.

Arief menuturkan, kebutuhan barang pada 2013 akan dilelang pada Oktober. Sedangkan lelang atas pengadaan logistik untuk 2014 lelang baru akan dibuka di akhir 2013. Dia menyebutkan, kebutuhan logistik 2013 kebanyakan untuk KPU, di antaranya kelengkapan teknologi informasi dan kebutuhan pemungutan suara untuk tingkat DPR dan DPD. Hanya, kata dia, detail kelengkapan teknologi informasi belum dijabarkan,

"Cuma IT detailnya apa belum ada. Ini rencana kita detailnya dan eksekusi ada di mereka (LKPP). Sama dengan di KPU Kabupaten/kota, butuhnya alat kelengkapan pemungutan suara untuk pemilu legislatif," ucapnya.

Arief mengutarakan, untuk pagu anggaran 2014, pengadaan logistik hanya mengambil porsi sebesar 20,53 persen dari total anggaran pemilu. Persentase tersebut, kata dia, tak hanya digunakan untuk pembelian barang namun juga termasuk pengelolaan data, biaya pengadaan dan lain-lain.

"20,53 persen itu setara dengan Rp 3,247 triliun, Lalu dari 20,53 persen itu, KPU Pusat hanya mengambil 7,59 persen atau setara Rp 1,2 triliun, kemudian 2,6 persen diambil KPU Provinsi, dan 10,453 persen diambil KPU Kabupaten/Kota. Anggaran 2014 total Rp 14,4 triliun. Pagu anggaran 2014 ini untuk pileg dan pilpres. Untuk pagu anggaran 2013 lebih sedikit dari itu. Karena memang beban pengadaan di 2013 lebih sedikit," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com