Kamis, 24 Juli 2014

News / Nasional

Esok, KPU Mulai Lelang Logistik

Rabu, 9 Oktober 2013 | 20:01 WIB
KOMPAS/AGUS SUSANTO Ilustrasi logistik pemilu: Pekerja menata kotak suara yang telah dirakit di bekas Kantor Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2012).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan akan memulai proses lelang logistik perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2014, Kamis (10/10/2013). Kesiapan pengadaan logistik tersebut dibahas, Rabu (9/10/2013) ini.

"Hari ini rapat dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dan tim logistik. Kami membahas kesiapan pengadaan logistik. Kalau sudah siap, besok sudah mulai rencana diadakan pengumuman lelang," ujar Komisioner KPU Arief Budiman saat ditemui di kantornya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ia mengatakan, setelah pengumuman, pihak yang akan menjadi peserta tender dapat mendaftarkan dirinya. "Setelah daftar, dijelaskan bahwa kami sudah melakukan lelang dan butuh apa saja," lanjutnya.

Arief menuturkan, kebutuhan barang pada 2013 akan dilelang pada Oktober. Sedangkan lelang atas pengadaan logistik untuk 2014 lelang baru akan dibuka di akhir 2013. Dia menyebutkan, kebutuhan logistik 2013 kebanyakan untuk KPU, di antaranya kelengkapan teknologi informasi dan kebutuhan pemungutan suara untuk tingkat DPR dan DPD. Hanya, kata dia, detail kelengkapan teknologi informasi belum dijabarkan,

"Cuma IT detailnya apa belum ada. Ini rencana kita detailnya dan eksekusi ada di mereka (LKPP). Sama dengan di KPU Kabupaten/kota, butuhnya alat kelengkapan pemungutan suara untuk pemilu legislatif," ucapnya.

Arief mengutarakan, untuk pagu anggaran 2014, pengadaan logistik hanya mengambil porsi sebesar 20,53 persen dari total anggaran pemilu. Persentase tersebut, kata dia, tak hanya digunakan untuk pembelian barang namun juga termasuk pengelolaan data, biaya pengadaan dan lain-lain.

"20,53 persen itu setara dengan Rp 3,247 triliun, Lalu dari 20,53 persen itu, KPU Pusat hanya mengambil 7,59 persen atau setara Rp 1,2 triliun, kemudian 2,6 persen diambil KPU Provinsi, dan 10,453 persen diambil KPU Kabupaten/Kota. Anggaran 2014 total Rp 14,4 triliun. Pagu anggaran 2014 ini untuk pileg dan pilpres. Untuk pagu anggaran 2013 lebih sedikit dari itu. Karena memang beban pengadaan di 2013 lebih sedikit," ucapnya.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Deytri Robekka Aritonang
Editor : Hindra Liauw