JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (9/10/2013) sore. Sengketa Pilkada Gunung Mas adalah salah satu sengketa yang terkait dengan penetapan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar sebagai tersangka dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (baca: Akil Mochtar Jadi Tersangka untuk Dua Kasus Dugaan Suap).
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, tidak ada keraguan dalam pengambilan putusan sengketa Gunung Mas. Hamdan yakin apa yang diputuskan nanti adalah keputusan yang semestinya.
"Mungkin nanti ada pihak yang keberatan dengan hasil putusan, itu biasalah," katanya di Gedung MK, Jakarta, Rabu siang.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10). Akil tertangkap tangan menerima suap dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.Sengketa pilkada tersebut dimohonkan oleh dua pasangan calon bupati. Mereka adalah Jaya Samaya Monong dan Daldin serta pasangan Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy. Mereka memohonkan perkara tersebut ke MK karena menemukan berbagai kecurangan.
Kecurangan dilaporkan dilakukan oleh dua pihak, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas dan pasangan kepala daerah nomor urut dua, yakni Hambit Bintih-Arton S Dohong. Hambit sendiri adalah salah satu orang yang ditangkap KPK bersama Akil.
Kecurangan KPU Gunung Mas yang dicantumkan dalam permohonan, antara lain, adanya pemilih di bawah umur, 125 kartu pemilih yang tidak dibagikan, penambahan 334 pemilih dengan membuat RT fiktif, membagikan sisa surat suara untuk dicoblos, serta adanya dua kartu pemilih dengan identitas yang sama. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan rekapitulasi suara yang tidak sesui waktu, surat suara yang dirobek, serta penghilangan 1.035 pemilih di dua TPS.
Sementara itu, kecurangan pasangan kepala daerah nomor urut dua adalah dengan melakukan money politcis. Caranya adalah dengan memberikan beras dan uang Rp 100.000 kepada calon pemilih. Pasangan nomor urut dua yang merupakan incumbent ini telah ditetapkan oleh KPU Gunung Mas sebagai pemenang pada 11 September lalu. Permohonan oleh pasangan satu dilakukan dua hari setelahnya, yakni 13 september. Total, perkara pilkada ini sudah empat kali disidangkan di MK.
Sidang pertama dilakukan pada 25 September, sementara sidang terakhir dilakukan pada tanggal 2 Oktober. Pada hari tersebut juga, Akil, Hambit, beserta tiga orang lainnya ditangkap oleh KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
