KPK Telusuri Aset Akil Mochtar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset milik Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penelusuran aset dilakukan setelah penetapan tersangka dan pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara.

"Setiap penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi, tentu stelah proses penetapan tersangka kemudian ada pemeriksaan, langkah yang juga dilakukan adalah menelusuri aset semua tersangka. Jadi tentu akan dilakukan asset tracing (penelusuran aset)," kata Johan di Jakarta, Selasa (8/10/2013).

KPK mulai memeriksa saksi untuk Akil sejak dua hari lalu. Akil resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (3/10/2013). Dia disangka menerima suap terkait sengketa pilkada di dua daerah, yakni Lebak, Banten, dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Untuk kasus Lebak, Akil diduga bersama-sama pengacara Susi Tur Andayani menerima suap Rp 1 miliar dari pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK pun menetapkan Susi dan Wawan sebagai tersangka.

Adapun, Wawan diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Sementara, dalam kasus pilkada Gunung Mas, Akil dijerat bersama-sama anggota DPR Chairun Nisa sebagai pihak penerima suap dengan barang bukti Rp 3 miliar.

Selain keduanya, KPK menetapkan calon Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pengusaha Cornelis Nalau sebagai tersangka. Menurut Johan, penelusuran aset tidak hanya dilakukan terhadap Akil. KPK juga melakukan penelusuran terhadap aset tersangka lainnya. Sejauh ini, kata Johan belum dilakukan pembekuan rekening milik para tersangka.

"Belum, nanti kalau ada kita sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Johan mengatakan, bahwa KPK akan berkoordinasi dengan pusat pelaporan transaksi keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi mencurigakan terkait tersangka. Adapun Akil selain disangka melakukan tindak pidana korupsi, juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perusahaan yang dikendalikan kerabat dekatnya di Pontianak, Kalimantan Barat.

Perusahaan itu dalam bentuk commanditaire vennootschap (CV) dalam bidang perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di Pontianak berinisial RS. Sejumlah transaksi mencurigakan bernilai miliaran rupiah diduga mengalir ke CV berinisial RS ini. KPK pun bakal menjerat Akil dengan tindak pidana pencucian uang, selain dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang telah disangkakan sebelumnya.