Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terbukti Suap Pegawai Pajak, Pemilik Master Steel Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kompas.com - 08/10/2013, 17:36 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus Direktur Keuangan PT The Master Steel Manufactory Diah Soemedi divonis 2 tahun 6 bulan penjara, ditambah denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara dalam kasus suap pegawai pajak. Diah dianggap terbukti melakukan korupsi bersama anak buahnya, yaitu Effendy Komala dan Teddy Muliawan dengan menyuap dua pegawai pajak sebesar 600 ribu dollar Singapura (SGD).

"Mengadili, menyatakan terdakwa Diah, Effendy, dan Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Malejis Hakim Amin Ismanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana korupsi, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

Sementara itu, dalam satu persidangan yang sama Manajer Akuntansi PT Master Steel Effendy Komala divonis 2 tahun penjara, ditambah denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan Supporting Accounting PT Master Steel, Teddy Muliawan divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Vonis ketiganya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiganya dianggap terbukti melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mereka terbukti atas kasus suap terhadap dua penyidik pajak, yaitu Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqisra. Mulanya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur memeriksa pajak tahun 2008 PT The Master Steel Manufactory pada Januari 2011.

Dari pemeriksaan tersebut menemukan bukti permulaan kesalahan pajak berupa laporan pajak transaksi senilai Rp 1,003 triliun yang dicatatkan sebagai pinjaman dari Angel Sitoh, warga negara Singapura. Kasus pajak The Master Steel pun telah dilaporkan ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Hario Damar. Namun kemudian kasus itu ditangani oleh penyidik pajak Eko dan Dian.

Hakim anggota Anwar menjelaskan, pada 25 April 2013, Diah Soemedi melakukan pertemuan dengan Eko dan Ruben Hutabarat, konsultan pajak PT Master Steel di Hotel Borobudur. Pada pertemuan itu Eko meminta Rp 150 miliar untuk penghentian penyidikan kasus pajak The Master Steel.

Kemudian, Eko dan Diah kembali bertemu pada 3 Mei 2013 di kantor The Master Steel. Eko kembali menyampaikan Rp 150 miliar dan meminta pembayaran awal sebesar Rp 10 miliar. Setelah itu, mereka pun mengatur kesepakatan penyerahan uang secara dua tahap masing-masing 300 ribu dollar Singapura.

Pada 6 Mei 2013, Diah memanggil anak buahnya Effendy untuk mengambil uang 300 ribu dollar Singapura. Kemudian keesokan harinya pada 7 Mei 2013, Effendy menemui Eko. Saat itu Eko menyerahkan kunci mobil Honda City milik Dian. Mobil itu sudah sengaja diparkir di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Sesuai petunjuk, Effendy kemudian meletakkan uang tersebut dalam mobil.

"Effendy bawa bungkusan uang dan diletakkan di bawah jok sopir dan selanjutnya serahkan kunci ke Eko yang sudah menunggu di sekitar parkiran bandara," terang hakim Anwar.

Pada penyerahan berikutnya dilakukan pada 15 Mei 2013. Penyerahan dilakukan oleh Teddy atas petunjuk Effendy. Teddy meletakkan uang 300 ribu dollar Singapura di bawah karpet kursi mobil Avanza. Mobil itu juga telah terparkir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu Teddy menyerahkan kunci mobil pada Eko.

Saat penyerahan kunci itu, KPK menangkap tangan Teddy, Eko, dan Dian. Sementara Effendy ditangkap dalam perjalanan di Kelapa Gading, Jakarta. Atas putusan vonis ini, ketiga kuasa hukum terdakwa menyatakan banding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com