Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pollycarpus Belum Tahu Pertimbangan MA Kabulkan PK

Kompas.com - 08/10/2013, 09:01 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto, belum mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukannya. Putusan MA mengabulkan PK dan kembali pada putusan Pengadilan Negeri (PN), yaitu hukuman 14 tahun penjara.

"Kami sangat penasaran sekali untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan MA terhadap keputusan yang menyatakan bahwa PK Polycarpus diterima, tapi kembali ke putusan PN," ujar kuasa hukum Pollycarpus, M Assegaf, di Jakarta, Senin (7/10/2013) malam.

Assegaf mengatakan, MA belum secara resmi menyampaikan putusan tersebut. Pihak Pollycarpus hanya mengetahuinya melalui situs MA. Di situs itu, menurut Assegaf, hanya tertulis bahwa PK dikabulkan. Pihak Pollycarpus pun sempat mengira putusan MA tersebut memiliki arti bahwa dirinya bebas.

"Kami menafsirkan putusan itu bebas. Tapi ternyata tidak, kembali pada putusan PN. Kami tidak tahu pertimbangannya apa," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti membunuh Munir. Ia hanya dihukum dua tahun penjara karena dianggap terbukti menggunakan surat palsu. Putusan kasasi itu menganulir putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum Pollycarpus 14 tahun penjara.

Kemudian, Kejaksaan Agung mengajukan PK atas putusan itu. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Kejaksaan Agung dan memberi Pollycarpus hukuman penjara 20 tahun. Pollycarpus lantas mengajukan PK atas putusan PK yang diajukan Kejaksaan Agung. Dia menganggap pengajuan PK oleh Kejaksaan Agung cacat hukum. PK yang diajukan Pollycarpus pun dikabulkan oleh MA pada 2 Oktober 2013.

Menurut Assegaf, MA telah membatalkan PK jaksa sehingga seharusnya kembali pada putusan kasasi.

"Mana yang kontroversi? Jaksa PK. Padahal KUHAP mengatakan jaksa tidak boleh PK. Yang boleh PK, terdakwa atau ahli warisnya. Jaksa tetap PK dan lebih celakanya lagi, MA menerima PK dihukum 20 tahun yang sekarang dibatalin," kata Assegaf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com