JAKARTA, KOMPAS.com — Mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah pekerjaan rumah paling besar bagi Mahkamah Konstitusi setelah Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan menerima suap. Mafia peradilan yang sudah lama menjangkiti MK harus dibersihkan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2014.
Demikian disampaikan ahli hukum tata negara Refly Harun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2013). “Siapa pun yang terlibat harus diproses, pecat. Masalah trust recovery ini harus selesai sebelum perhelatan Pemilu 2014, kalau tidak, negara bisa khaos,” ujar Refli.
Institusi MK, lanjut Refly, harus mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Pasalnya peranan MK pada Pemilu 2014 sangat vital. MK akan menangani perkara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Apabila produk yang dihasilkan MK tidak mencerminkan keadilan, maka akan ada kekacauan luar biasa yang terjadi dalam Pemilu 2014.
“Intinya proses ini harus cepat, tidak boleh ada kekosongan hukum,” ucap Refly.
Lebih lanjut, Refly mengusulkan agar fungsi pengawasan MK dilakukan oleh majelis kehormatan. Namun, majelis kehormatan ini bersifat permanen, bukan ad hoc seperti yang terjadi saat ini. Majelis kehormatan itu, kata Refly, juga harus diisi oleh orang-orang yang independen, bukan berasal dari MK.
KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten, yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat ini, Akil telah ditahan di Rumah Tahanan KPK sejak Kamis (3/10/2013) lalu. Saat ditangkap, Akil tengah bersama politisi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis. KPK pun menyita uang dalam dollar singapura sebesar Rp 2,5 miliar-Rp 3 miliar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.