Jumat, 25 Juli 2014

News / Nasional

PGRI Doa Bersama Minta Guru Diperlakukan Manusiawi

Sabtu, 5 Oktober 2013 | 10:57 WIB
KOMPAS.COM/SONYA SUSWANTI Para Guru, Dosen Dan tenagga pengajar yang masuk dalam Persatuan Guru Republik Indonesia pagi tadi melakukan aksi damai berdoa bersama di seluruh Indonesia pada pukul 10.00 WIB. Untuk di Jakarta Pusat berkumpul 200 orang yang hadir di gedung PGRI, Jalan Tanah Abang, Jakarta Pusat,Sabtu (5/10/2013)

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekitar 200 tenaga pendidik yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pusat menggelar doa bersama memohon kesejahteraan bagi para guru atau pendidik. Aksi doa bersama dilakukan di gedung PGRI di Jalan Tanah Abang III No 24, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2013).

Dalam gelar doa bersama itu, para tenaga pendidik juga meminta pemerintah merespons usulan mereka terkait kualitas guru dan nasib guru honorer.

"Usulan yang kami prioritaskan antara lain kekurangan guru, lalu kualitas guru harus ditingkatkan karena guru Indonesia dianggap berkualitas rendah. Guru honorer dan swasta agar diperlakukan manusiawi dan adanya perlindungan untuk guru," ujar Ketua Umum PGRI Dr Sulistyo, Sabtu.

Ia menganggap perlakuan yang diterima guru honorer dan guru swasta tidak manusiawi. Mereka hanya diberi honor Rp 200.000 sampai Rp 300.000 per bulan. Selain itu, PGRI juga menganggap pengangkatan guru honorer yang memenuhi syarat, tidak jelas.

Selain masalah kesejahteraan guru, PGRI juga menyoroti masalah kekurangan guru di berbagai kecamatan dan kabupaten di Indonesia. Menurut Sulistyo, SD di Indonesia kekurangan guru sebanyak 460.000 orang. Namun, sebaliknya pemerintah menganggap tenaga kerja guru sudah banyak.

Sulistyo mengklaim gelar doa bersama para guru ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia, antara lain yang diperlihatkan melalui telekonferensi, yakni Cibinong, Cilegon, dan Riau.

Dia mengancam, jika usulan PGRI tidak juga direspons, maka tidak menutup kemungkinan para guru akan melakukan demo. Kata dia, sebelumnya PGRI pernah mengajukan usulan tersebut melalui surat dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah, tetapi tidak juga direspons.

Penulis: Sonya Suswanti
Editor : Farid Assifa