Ruhut: Jimly dan Mahfud Jangan Pencitraan di Atas Bangkai Kawan

Menurut Ruhut, Jimly dan Mahfud memanfaatkan kehebohan penangkapan Akil sebagai panggung politik nasional. Hal utama yang membuat Ruhut mengkritik Jimly dan Mahfud adalah karena keduanya menyampaikan bahwa Akil layak diberi hukuman mati. Bagi Ruhut, pernyataan tersebut sangat mengganggu dan kental dengan nuansa politis.

"Ketua I (Jimly) dan Ketua II (Mahfud) jangan memolitisi kasus ini," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (4/10/2013). Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, apa yang dilontarkan kedua mantan Ketua MK itu tak memiliki dasar hukum. Pasalnya, hukuman terberat bagi koruptor hanyalah 20 tahun penjara.

Lebih jauh, Ruhut menduga, Jimly dan Mahfud sengaja tampil dan memberi pernyataan keras terhadap Akil karena keduanya memiliki hasrat khusus pada pemilihan umum tahun depan. Ruhut mengatakan, Mahfud memberi pernyataan keras karena kepentingannya ingin menjadi calon presiden dan Jimly sengaja mencari muka agar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meliriknya untuk dijadikan calon wakil presiden.

"Dasar hukum koruptor dihukum mati itu tidak ada, jangan juga disarankan hukuman seumur hidup. Janganlah memolitisi, itu namanya pencitraan di atas bangkai kawan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Jimly sempat menyatakan bahwa Akil Mochtar layak diberi hukuman mati. Sementara Mahfud MD memiliki pendapat yang serupa, atau minimal Akil dapat diberi hukuman pidana seumur hidup.

Akil ditetapkan sebagai tersangka, Kamis (3/10/2013), setelah tertangkap tangan oleh KPK pada Rabu malam. Selain menangkap Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis, para penyidik KPK juga mendapatkan uang berupa dollar Singapura senilai sekitar Rp 3 miliar saat penangkapan itu. Diduga, uang tersebut akan diberikan kepada Akil terkait penyelesaian sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Selain mereka bertiga, KPK juga menetapkan calon bupati petahana Pilkada Gunung Mas, Hambit Bintih, sebagai tersangka.

Selain kasus di Kalimantan Tengah, Akil juga ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan kasus serupa di Kabupaten Lebak, Banten. Dalam kasus kedua, KPK menetapkan dua tersangka selain Akil. Dua tersangka itu adalah Tubagus Chaery Wardana, yang adalah adik dari Gubernur Banten sekaligus suami Wali Kota Tangerang Selatan, serta pengacara bernama Susi Tur Andayani.