Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen MK Belum Dapat Info Temuan Ganja di Ruang Kerja Akil

Kompas.com - 04/10/2013, 14:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedri M Gaffar mengaku belum mendapatkan informasi terkait temuan ganja saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar, Kamis (3/10/2013) malam. Menurutnya, informasi seputar temuan ganja itu masih berupa isu yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sementara sumber di KPK membenarkan temuan tersebut. 

"Itu kan baru isu yang beredar di media saja," kata Janedri, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Namun, jika temuan ganja itu terbukti benar, Janedri mengatakan, MK akan menentukan langkah selanjutnya. Langkah tersebut baru akan dilakukan setelah adanya laporan resmi dari KPK.

Sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinformasikan menemukan ganja saat menggeledah ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar, Kamis (3/10/2013) malam. Salah seorang sumber di KPK membenarkan temuan ganja tersebut.

Dari informasi lain yang diperoleh Kompas.com, tim KPK menemukan satu koper berisi uang saat menggeledah rumah Akil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada hari yang sama. Terkait dengan temuan ini, Akil tidak berkomentar. Dia bungkam ketika dikonfirmasi wartawan saat keluar dari Gedung KPK untuk ditahan.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka atas dugaan menerima uang terkait kepengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas dan Lebak. Akil ditangkap di kediamannya pada Rabu (2/10/2013) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com