Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/10/2013, 09:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto angkat bicara tentang polemik ditunjuknya politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Menurutnya, jika anggota-anggota yang akan dipimpin sudah menunjukkan gelagat tidak suka, Ruhut seharusnya tidak dipaksakan menjadi ketua.

“Jadi pemimpin itu kan memimpin orang. Kalau yang dipimpin sudah enggak senang itu gimana? Kalau memimpin orang tidak senang, yah jangan memimpin. Mosok mau memaksakan diri?” ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, Rabu (2/10/2013).

Menurut Wiranto, kekompakan di Komisi III DPR sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi DPR. Untuk mewujudkannya, kata Wiranto, dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercayai anggotanya.

“Kalau belum ada kebersamaan, lalu misi yang diemban bagaimana?” kata Wiranto.

Pada acara pelantikan yang seharusnya digelar Selasa (24/9/2013) lalu, Ruhut sempat mengungkit jasa-jasanya kepada Wiranto. Dia mengaku pernah menjadi tim pembela Wiranto dalam kasus Timor Timur saat berurusan dengan Komnas HAM. Pernyataan Ruhut ini untuk membela dirinya saat Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding yang juga anggota Komisi III DPR menolak Ruhut menjadi Ketua Komisi III.

Wiranto tak menampik jasa Ruhut tersebut.

“Kalau dulu, saat yang lalu dia membela saya, itu kan namanya membela kebenaran dan sudah menjadi hak siapa pun,” ujar Wiranto.

Seperti diberitakan, pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi III, pekan lalu, batal dilaksanakan. Sejumlah anggota Komisi III, seperti Syarifudin Sudding (Fraksi Partai Hanura), Desmond J Mahesa (Fraksi Partai Hanura), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar, dan Ahmad Yani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), menyatakan penolakan dengan sejumlah alasan.

Pada rapat itu, Ruhut kemudian membeberkan masing-masing kekurangan mereka. Aksi Ruhut ini pun sempat membuat Sudding marah. Pasalnya, bukan pribadi Sudding yang diceritakan Ruhut, melainkan sosok Wiranto yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura. Ruhut mengungkit jasanya membela Wiranto dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com