Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Dilibatkan, Menag Ragukan Islah di Sampang

Kompas.com - 02/10/2013, 12:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku ragu dengan kabar bahwa islah atau perdamaian sudah terjadi secara menyeluruh terhadap mereka yang bertikai di Sampang, Madura, Jawa Timur. Suryadharma menduga islah hanya untuk mendeskreditkan pemerintah.

"Islahnya berapa persen? Jangan terkecoh dengan pemberitaan. Tolong liat substansinya. Apa itu cuma kamuflase untuk mengundang pemberitaan dan sekaligus mendeskreditkan pemerintah?," kata Suryadharma di Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Suryadharma mengatakan, jika memang konflik sudah selesai, berarti tidak ada lagi warga yang mengungsi di Rumah Susun Puspa Agro, Sidoarjo. Padahal, kata dia, rumah warga yang terbakar ketika kerusuhan belum dibangun.

Pemerintah, kata Suryadharma, menghormati jika memang semua pihak yang bertikai merealisasikan rekonsiliasi. Namun, kata dia, alangkah lebih baik jika itikad baik itu dikerjakan bersama-sama, termasuk melibatkan pemerintah dan ulama. Pemerintah tidak tahu menahu soal islah itu.

"Karena pemerintah sudah punya perencanaan. Jadi bukan sekedar tandatangan kemudian masalahnya dianggap selesai. Mereka yang akan dipulangkan harus ada tempat tinggal. Pihak-pihak yang bertikai juga harus secara lapang dada menerima itu. Jadi tidak main di tikungan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Suryadharma menambahkan, tim rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak tetap akan bekerja menyelesaikan konflik secara menyeluruh. Ia menegaskan, tim yang diketuai Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Abd A'la itu tidak pernah pasif.

Seperti diberitakan, warga Syiah Sampang dengan masyarakat Kecamatan Omben dan Karang Penang Sampang sudah menandatangani islah. Kedua pihak yang sempat konflik pada tahun 2012 sepakat agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan ingin segera hidup bersama lagi.

Namun, pascaperdamaian, Yayasan Bantuan Hukum Universalia yang mendampingi warga Syiah melihat ada upaya penggembosan perdamaian oleh kelompok tertentu, salah satunya kiai setempat. Para penanda tangan perdamaian dicegat oleh kelompok intoleran ketika hendak pulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com