21 Juta Data Pemilih Belum Sinkron antara KPU dan Kemendagri

"Sampai dengan Minggu (29/10/2013) lalu, (data yang tidak sinkron) tidak sefantastis sebelumnya. DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) mendekati benar, disesuaikan dengan DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu). Sudah 160 juta data fixed. Sebanyak 21 juta yang belom sinkron," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya, Selasa (1/10/2013).

Dia mengatakan, penyandingan dan sinkronisasi data kedua pihak akan terus dilakukan hingga Rabu (2/10/2013). Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu memastikan, persoalan NIK yang dipalsukan atau pemilih tanpa NIK akan segera dipecahkan. Menurut Ferry, KPU akan tetap melakukan pengecekan terhadap NIK dan nomor kartu keluarga (NKK) meski dua hal itu merupakan domain Kemendagri.

"Tidak ada NIK yang hilang, itu hanya tidak ada kesesuaian saja di lapangan. Kalau NIK tidak sesuai, kami akan cari variabel lain untuk mencocokkan, misalnya nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Kewajiban kami dalam PKPU itu adalah yang tidak terdaftar, yang tidak punya NIK pun harus didaftarkan karena itu adalah warga negara Indonesia," jelas Ferry.

Adapun tenaga ahli teknis KPU Partono Samino mengatakan, dari 21 juta data pemilih dengan NIK yang belum valid itu, sebenarnya pemilih telah tercatat dalam data manual KPU di lapangan. Hanya, katanya, terdapat kesalahan teknis dalam pengunggahan data pemilih ke dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih).

Sebelumnya, hasil penyandingan DPSHP dan DP4 Kemendagri menunjukkan terdapat 65 juta lebih data pemilih yang belum sinkron. Sebagian besar ketidaksinkronan itu disebabkan persoalan teknis, yakni jumlah digit NIK yang tidak lengkap.

Sebanyak 190.463.184 pemilih berdasarkan DP4 Kemendagri dimutakhirkan menjadi DPSHP oleh KPU menjadi 181.140.282 pemilih. Sebanyak 65 juta data pemilih yang belum sinkron merupakan data dengan NIK yang lebih atau kurang digitnya. Jumlah standar dalam NIK adalah 16 digit. Sementara yang terhimpun dalam sidalih ada yang kurang dari 16 digit, dan lebih dari 16 digit.

Setelah duduk bersama, atas pengawasan Komisi II dan Bawaslu, KPU dan Kemendagri sepakat untuk melakukan verifikasi ulang atas DPT yang sudah ditetapkan maupun DPT yang belum ditetapkan di tingkat kabupaten/kota.

Data-data yang diindikasikan belum sinkron akan dicek kembali. KPU memiliki sisa waktu hingga 13 Oktober untuk menetapkan DPT di tingkat kabupaten/kota. Rekapitulasi DPT secara nasional dijadwalkan pada 23 Oktober 2013.