Semester I, BPK Temukan 13.969 Kasus dengan Kerugian Rp 56 Triliun

Hadi menyampaikan, pada semester I 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan keuangan, yakni Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan laporan keuangan badan lainnya, termasuk Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ada pun alasan BPK memprioritaskan pemeriksaan keuangan itu karena bersifat mandatory audit yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

"Ini merupakan ikhtisar dari pemeriksaan atas 597 objek pemeriksaan yang dilakukan di lingkungan pemerintah pusat, daerah, dan BUMN, BUMD, serta lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan jenisnya, sebanyak 519 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja, dan 69 objek PDTT," kata Hadi.

IHPS I Tahun 2013, kata Hadi, mengungkap sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 56,98 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yang berpotensi merugikan negara dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 10.74 triliun.

Ada pun sebanyak 5.474 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian internal, sebanyak 2.854 kasus penyimpangan administrasi dan pemborosan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 46,24 triliun. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan agar dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau kepada perusahaan negara/daerah. Selain itu, BPK juga merekomendasikan perbaikan sistem pengendalian internal atau tindakan administratif.

"Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah senilai Rp 372,40 miliar," ujar Hadi.

BPK melakukan menyerahkan IHPS dan laporan hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2013 kepada DPR untuk memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyerahan IHPS kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kurun waktu satu semester.