Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Sutarman, Terbaik di Antara Semua Calon

Kompas.com - 30/09/2013, 17:07 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menilai Komisaris Jenderal Sutarman merupakan calon kapolri terbaik. Dari daftar calon kapolri yang disampaikan Kapolri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Bareskrim Polri itu berada di urutan teratas.

"Tentu yang terbaik di antara semua calon sehingga Presiden pilih Sutarman. Yang diajukan ada empat calon, Sutarman yang di atas," kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/9/2013).

Kapolri menolak anggapan berbagai pihak yang meragukan komitmen Sutarman dalam pemberantasan korupsi. Keraguan itu muncul salah satunya ketika terjadi konflik antara Bareskrim Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebaliknya, Kapolri menganggap tidak ada konflik.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman menyampaikan keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Mabes Polri, Jumat (3/8/2012).


"Saya kira tidak ada berseberangan. Kita dengan KPK sinergis," kata Kapolri.

Kapolri menambahkan, jika disetujui DPR, tugas utama Sutarman terdekat ialah pengamanan rangkaian Pemilu 2014 . Selain itu, tugas lainnya ialah pemberantasan terorisme, penanganan korupsi, dan melanjutkan reformasi bikorasi di polisi.

Seperti diberitakan, selain dari Kapolri, Presiden juga menerima usulan calon kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional. Semua usulan tersebut adalah pejabat yang kini berpangkat bintang tiga.

Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan Sutarman sebagai calon kapolri. Presiden ingin mempercepat pergantian Kapolri dengan alasan persiapan pengamanan Pemilu 2014. Sedianya, Timur baru akan pensiun Januari 2014.

Namun, berbagai pihak mengkritik usulan Presiden itu. Selain terkait sikap Sutarman yang pasang badan ketika konflik dengan KPK, penanganan beberapa kasus mandek di Bareskrim. Contohnya, kasus dugaan korupsi alat kesehatan, dugaan korupsi pElat nomor kendaraan bermotor, dan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com