Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Didesak Pindahkan Lurah Susan, Jokowi-Basuki Tak Boleh Kalah

Kompas.com - 27/09/2013, 14:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak boleh kalah dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Pergantian pemimpin hanya dapat dilakukan atas dasar penilaian kinerja, bukan karena hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Tidak boleh pemerintah kalah oleh urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo ketika dihubungi, Jumat (27/9/2013).

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo


Arif mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapan mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Alasannya, penolakan dari kelompok yang mengaku warga Lenteng Agung itu dikhawatirkan mengganggu kinerja lurah.

Arif mengatakan, pemerintah pusat, termasuk Mendagri, tidak perlu ikut campur dalam penyelesaian polemik kepemimpinan Lurah Susan lantaran menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Hanya saja, Pemprov harus segera menyelesaikan polemik itu.

Arif berpendapat, Lurah Lenteng Agung tidak perlu diganti hanya karena perempuan atau agamanya. Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan, tugas lurah hanya mengurusi hal-hal yang bersifat administrasi. Kerja lurah juga untuk kepentingan warga.

"Gubernur harus menjelaskan, berkomunikasi dengan warga untuk mendudukkan perkara. Lurah Susan juga mesti ambil inisiatif mengajak warga duduk bersama. Biar masalah itu diselesaikan pemda, tidak perlu pusat turut campur," pungkas Arif.

Seperti diberitakan, Jokowi bakal mengajak makan siang warga yang menolak Lurah Lenteng Agung. Jokowi bakal memberikan pengertian kepada warga tentang pemilihan Susan sebagai lurah.

Evaluasi terhadap lurah maupun camat dilakukan dengan dasar Index Government Survei (IGS) setiap enam bulan. Jika IGS yang dihimpun dari masyarakat menunjukkan hasil baik, maka tidak ada alasan bagi Gubernur untuk merotasi lurah atau camat. Jika sebaliknya, Jokowi bakal merotasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com