Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Dirjen Pemasyarakatan, dari yang Gugup sampai Membuat Senang Orang

Kompas.com - 27/09/2013, 12:31 WIB
Susana Rita

Penulis


KOMPAS.com - Bagaimana sosok Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendatang? Hal itu sebagian tergambar dari wawancara terbuka dalam seleksi calon dirjenpas.

Kamis, (26/9), di Jakarta, panitia seleksi yang diketuai oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mewawancarai tujuh calon dirjenpas. Mereka adalah Adrianus Meliala, Ambeg Paramarta, Mochamad Ghazalie, Rusdianto, Haru Tamtomo, Yon Suharyono, dan Handoyo Sudrajat.

Pertanyaan yang ditanyakan kepada hampir semua calon adalah apa kelemahan calon, versi dia sendiri? Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, misalnya, mengaku masih sering gugup.

”Kalau ada acara ke luar negeri, saya selalu bolak-balik memeriksa tas saya,” katanya.

Sementara Rusdianto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, mengaku selalu ingin membuat orang bahagia. Prinsip itu bahkan menghiasi status profil Blackberry Messenger-nya. Dia juga mengaku mudah iba kepada orang lain.

Rusdianto mengaku tidak pernah memiliki mobil. Saat ditanya oleh Abdullah Hehamahua, salah satu anggota pansel, tentang kendaraan yang dia gunakan ke kantor, Rusdianto mengaku memakai mobil dinas.

”Jika ke kenduri perkawinan, terpaksa korupsi. Saya pakai mobil (dinas),” kata Rusdianto.
Sop kambing

Rusdianto juga mengaku, seluruh kepala unit pelaksana teknis pernah mengajaknya makan siang.

”Makan sop kambing. Harganya hanya Rp 22.000. Itu bukan gratifikasi. Jika jutaan, memang patut diduga. Lagi pula tidak ada hubungannya dengan jabatan,” ujarnya.

Abdullah lalu membacakan definisi gratifikasi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia lalu berkata, ”Kalau Anda bukan atasan mereka (para kepala UPT), apakah saudara akan diajak makan?”

Mendapat pertanyaan itu, Rusdianto hanya diam.

Calon dirjenpas lainnya, Ambeg Paramarta, ditanya tentang rekening asuransi yang dibayarkan istrinya pada 2007 sebesar Rp 280 juta. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham ini menuturkan, uang itu berasal dari hibah mertuanya.

Hari Jumat ini, pansel melakukan tes wawancara terhadap tiga calon tersisa, yaitu Ma’mun, Gunarso, dan I Wayan Sukerta. Setelah itu, pansel menggelar rapat untuk menentukan tiga calon dirjenpas yang akan diajukan ke Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Senin pekan depan, ketiga calon itu diwawancara oleh Amir. (Susana Rita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com