Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK "Sentil" Konvensi Demokrat di Konvensi UN

Kompas.com - 26/09/2013, 16:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pada hari pertama Konvensi Ujian Nasional (UN), Kamis (26/9/2013), mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan tentang peran strategis UN sebagai pengendali mutu pendidikan. Sebelum menyampaikan paparannya, pria yang akrab disapa JK ini sempat berseloroh dengan membandingkan Konvensi UN dengan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

"Konvensi yang lain (Demokrat) kita tolak, yang ini (Konvensi UN) bolehlah, kita terima untuk datang," kata JK disambut tawa dan tepuk riuh para peserta konvensi.

Tak hanya itu, JK juga sempat menyinggung mengenai lamanya waktu Konvensi Demokrat selama delapan bulan. Menurutnya, waktu itu terlalu lama dibandingkan dengan Konvensi UN yang hanya dilaksanakan selama dua hari.

"Yang itu kan (Konvensi Demokrat) delapan bulan, yang ini (Konvensi UN) cuma dua hari. Semua yang hadir di sini tak ingin membodohkan bangsa," selorohnya.

Ratusan pegiat pendidikan dari seluruh Indonesia hadir dalam acara yang ditujukan untuk mencari formulasi terbaik pada penyelenggaraan UN mendatang ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh hadir didampingi oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim.

Sementara itu, seperti diketahui, JK menolak mengikuti proses Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Kepastian itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Komite Konvensi di kediamannya di Jakarta, akhir bulan lalu.

Ketua Komite Konvensi Maftuh Basyuni dan Wakil Ketua Komite Taufiqurrachman Ruki sempat menemui JK untuk meminta jawaban atas tawaran mengikuti Konvensi. Suaidi mengatakan, alasan yang disampaikan JK adalah karena pernah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Masalahnya, jika ikut Konvensi dan ternyata terpilih sebagai capres Demokrat, konsekuensinya JK harus menjadi kader dan berada di jabatan struktural Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com