Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Daftar Pemilih "Kacau" karena KPU Tak Sinkronkan Data ke Sistem Kemendagri

Kompas.com - 25/09/2013, 09:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com – Carut-marut data pemilih untuk Pemilu 2014, dinilai akibat tak ada sinkronisasi data antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. Ketiadaan sinkronisasi dinilai sebagai kesalahan KPU.

“Tidak ada proses integrasi," kecam Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, usai rapat tertutup antara DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu, Rabu (25/9/2013) di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat. Padahal, ujar dia, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif sudah memerintahkan pemutakhiran data pemilih oleh KPU dilakukan dengan diintegrasikan ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kemendagri.

Arif mengatakan, polemik data pemilih seperti yang terjadi sekarang adalah hal yang sejak awal dia upayakan bisa dihindari. Caranya, kata dia, dengan uji publik atas proses integrasi sistem serta transparansi dari proses pemutakhiran dan pengolahan data pemilih. Sayangnya, menurut Arif, hingga kini KPU belum pernah melakukan uji publik yang dimaksudnya itu.

“Itulah yang dari awal kami minta KPU agar Sistem Data Pemilih diuji publik di depan DPR," ujar Arif. Uji publik yang dia minta bertujuan memastikan Sidalih yang dipakai KPU memang akurat dan memenuhi ketentuan peraturan-perundangan.

Bila dalam uji publik ditemukan ketidakberesan dalam proses pemutakhiran data, tegas Arif, maka kesalahan jelas ada di KPU. “Itu salahnya KPU. Kami minta mereka yakin dulu," kata dia.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan kementeriannya dan KPU sepakat untuk terus berkoordinasi dan memperbaiki data pemilih untuk Pemilu 2014. “Pengumuman DPT akan dilakukan setelah diyakini akurasinya,” ujar Gamawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com