Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Kader Demokrat Jangan Mendua, Ambil Posisi yang Jelas

Kompas.com - 23/09/2013, 14:36 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo menilai, kader Demokrat harus memilih antara Partai Demokrat dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukan Anas Urbaningrum. Menurut Pramono, tidak bisa kader berada di dua tempat yang berbeda ideologi.

Pramono mengingatkan kader bahwa Anas sudah memilih keluar dari Demokrat. Menurutnya, tidak masalah jika Anas tetap mendukung Demokrat. Namun, Pramono menilai Anas telah bersebrangan dengan Demokrat.

Penilaian Pramono itu muncul atas dasar diterbitkannya buku Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas. Buku itu ditulis Ma'mun Murod Al-Barbasy, loyalis Anas.

"Kalau seseorang sudah mengambil posisi di luar, ambilah posisi itu. Jangan satu kaki di kiri, satu di kanan. Kita harus berani, mau di kiri atau mau di kanan. Ambil posisi yang jelas. Jangan kalau enak mau, gak enak gak mau. Jangan engkau mendua," kata Pramono di sela-sela peresmian Media Center Pramono Edhie di Jakarta, Senin (23/9/2013).

Terkait pemberian sanksi untuk dua politisi Demokrat, Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa, dengan pencopotan dari kepengurusan Fraksi Demokrat di DPR, Pramono tidak mau berkomentar. Alasannya, hal itu kewenangan DPP.

Seperti diketahui, Saan dicopot sebagai Sekretaris Fraksi dan Pasek dicopot sebagai Ketua Komisi III. Sanksi itu setelah Saan menghadiri deklarasi PPI di kediaman Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Adapun Pasek masuk dalam kepengurusan PPI sebagai Sekjen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com