Ketika Gita Wirjawan Jadi Bintang Iklan ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Iklan Kementerian Perdagangan yang belakangan masif beredar menjadi pembicaraan di masyarakat. Pasalnya, iklan dengan berbagai media itu juga menampilkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Setidaknya, iklan tersebut terpasang di bus-bus Damri, layar besar di pinggir jalan, billboard, hingga di dalam kereta api. Berbagai hal dikampanyekan, salah satunya bangga menggunakan produk dalam negeri.

Mungkin tidak salah dengan sosialisasi program yang dilakukan Kemendag itu. Namun, hal ini menjadi tanda tanya ketika sosok Gita ikut nimbrung di dalamnya. Saat ini, Gita tengah mengikuti perhelatan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Berdasarkan data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), anggaran Kemendag untuk iklan tahun 2013 mencapai Rp 56,6 miliar. Sebesar Rp 55,4 miliar di antaranya untuk iklan layanan masyarakat. Adapun anggaran publikasi tahun 2012 mencapai Rp 83,6 miliar.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi menilai alokasi anggaran tersebut sudah merupakan pemborosan keuangan negara. Ia berpendapat iklan Kemendag yang selama ini disebarluaskan bermuatan politis menjelang Pilpres 2014 .

"Untuk menghemat keuangan negara, semua lembaga/kementerian tidak perlu memasukkan pejabat yang tengah mencalonkan sebagai anggota legislatif atau presiden di dalam iklan. Cukup pakai logo kementerian atau lembaga, publik sudah paham," kata Uchok di Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

Hingga berita ini diturunkan, Gita belum bisa dikonfirmasi perihal iklan tersebut.

Sebenarnya, khusus untuk pemilu legilatif, Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sudah melarang para pejabat negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah untuk memanfaatkan iklan layanan masyarakat dengan dalih sosialisasi program lembaganya. Larangan itu muncul setelah banyak menteri dan pejabat lainnya yang masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) DPR.

Menurut KPU, banyak cara untuk menyosialisasikan program kementerian/lembaga yang menggunakan uang negara tanpa harus menampilkan pimpinannya.

Berbicara tentang sosialisasi program, publik tentu ingat sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Orang nomor satu di Jakarta itu tak mau wajahnya masuk dalam baliho atau spanduk di pinggir-pinggir jalan di ibu kota.

Jokowi mengaku pernah memarahi salah satu dinas di Jakarta setelah memajang fotonya di spanduk. Sosialisasi tak perlu ditampilkan wajah gubernur. Setelah saya marahi, sekarang enggak ada lagi, kata Jokowi beberapa waktu lalu.