Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Alie: Politisi Jarang Mikir Negara

Kompas.com - 21/09/2013, 13:38 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie berpendapat, sebaiknya DPR tidak lagi melakukan seleksi pimpinan lembaga negara seperti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, hakim agung, dan lembaga negara lainnya. Menurut dia, partai politik melalui fraksinya di parlemen berkepentingan dalam setiap pemilihan.

"Kalau komisi negara dipilih oleh DPR, independensi diragukan. DPR lembaga politik. Politisi itu pasti ada interest apakah pribadi, apakah partai. Jarang sekali berpikir negara. Sikap negarawan masih dipertanyakan," kata Marzuki, saat diskusi "Transaksionalisasi di DPR", di Jakarta, Sabtu (21/9/2013).

Ia mencontohkan, seperti ketika memilih calon hakim agung. Marzuki menilai, tidak mungkin Komisi III DPR mampu melihat integritas calon hanya dalam hitungan jam. Tidak seluruh anggota Komisi III juga serius menguji. Ada anggota yang datang, lalu pergi.

Selain itu, menurut Marzuki, tidak semua anggota komisi mempunyai kemampuan untuk menilai calon. Pasalnya, banyak anggota yang dipindah oleh fraksi menjelang proses seleksi. Ia mengaku curiga pemindahan itu hanya untuk mengawal calon tertentu.

"Itu pesanan fraksi-fraksi saja. Tidak ada pertimbangan demi kepentingan negara. Saya enggak yakin (demi negara) karena semua pesanan fraksi," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Peserta Konvensi Capres Demokrat itu menambahkan, "Makanya, apakah perlu DPR melakukan fit and proper test? Ini pasti ada deal, apakah deal balas jasa, komitmen, atau apa. Omong kosong kalau tidak ada deal. Saya jujur ini, sampaikan apa adanya. Saya enggak pernah menutupi kesalahan. Kita harus jujur bicara supaya ada solusi," papar Marzuki.

Seperti diberitakan, seleksi hakim agung yang tengah berlangsung di Komisi III DPR diindikasikan ada upaya suap dari calon hakim kepada anggota Dewan. Belakangan, Komisi Yudisial juga mengaku ada upaya penyuapan dari anggota Komisi III agar meloloskan calon tertentu dalam seleksi hakim agung sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com