Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Hanura Ancam Keluar Komisi III DPR jika Ruhut Jadi Ketua

Kompas.com - 21/09/2013, 04:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengancam akan keluar dari Komisi III DPR jika Ruhut Sitompul jadi dilantik sebagai ketua di komisi itu. Sudding menilai Ruhut tak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin komisi yang membawahi bidang hukum dan politik itu.

"Kalau sampai dia tetap dijadikan ketua, saya akan pertimbangkan untuk keluar dari Komisi III. Ini sikap saya karena Fraksi Hanura menilai Ruhut tidak pantas," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Jumat (20/9/2013).

Sudding mengaku tahu tingkat kemampuan Ruhut. Ia membandingkan, sebagai sesama advokat yang sudah puluhan tahun berkarier, Ruhut lebih banyak bicara. "Kami tahulah mana advokat yang ada isinya. Saya ini juga sudah puluhan tahun jadi pengacara, tapi nggak usah diumbar-umbar," ucapnya.

Fraksi Partai Hanura, kata Sudding, akan menyampaikan interupsi saat Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso melantik Ruhut. Langkah tersebut dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Kalau tidak sampai kata mufakat, maka bisa dilakukan voting. Kalau saya lihat, mayoritas menolak Ruhut," imbuhnya.

Sudding juga bersikeras akan menolak lobi-lobi yang akan dilakukan Partai Demokrat. Ia mempersilakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf untuk melobi fraksi lainnya daripada berusaha membujuk Partai Hanura menyetujui pencalonan Ruhut.

Menurut Sudding, Komisi III di bawah kepemimpinan Gede Pasek Suardika dan sebelumnya, Benny K Harman, sudah cukup baik. Karenanya, dia meminta Partai Demokrat mencari calon ketua Komisi III yang punya kemampuan sepadan dengan dua orang itu.

"Ini kalau saya lihat, anak-anak buahnya Anas lebih berkualitas. Mereka pandai berargumentasi dengan alasan yang masuk akal, dibandingkan anak-anak didikannya SBY," seloroh Sudding.

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Demokrat disebut bakal mengajukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III DPR yang menjadi "jatah" fraksi tersebut. Sebelumnya, fraksi itu mengumumkan rotasi internal, antara lain dengan melengserkan Pasek dari posisi ketua komisi yang membidangi hukum dan HAM itu.

Partai Demokrat tak menampik, rotasi untuk Pasek terkait dengan aktivitasnya di ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang didirikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Alasan serupa dikenakan untuk rotasi atas Saan Mustopa dari posisi sekretaris fraksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com