Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Klaim 139 Juta Pemilih Sudah Masuk Sistem Informasi Data Pemilih

Kompas.com - 20/09/2013, 18:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan pembenahan terhadap daftar pemilih tetap (DPT). KPU mengklaim, hinggu saat ini sudah 139 juta jiwa pemilih yang namanya tercatat dalam DPT dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

“139 juta pemilih sudah masuk Sidalih. Mudah-mudahan itu sudah bersih (tunggal),” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyagh saat ditemui di kantornya, Jumat (20/9/2013).

Meski demikian, Ferry mengungkapkan masih ada sekitar 18.000 data pemilih yang beberapa datanya belum teridentifikasi, misalnya soal jenis kelaminnya. Sedangkan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang telah masuk Sidalih telah mencapai 181.140.282 jiwa.

Jumlah itu, menurutnya, merupakan 99 persen dari total pemilih yang tercatat dalam DPS. Ferry menyatakan, daerah yang jumlah pemilihnya paling banyak belum tercatat di Sidalih adalah Sumatera Selatan.

“Di Sumsel baru 81 persen. Daerah lain sudah banyak yang mencapai 100 persen,” katanya.

KPU telah melakukan penyandingan data versi KPU dengan versi Kemendagri. Dia menuturkan, dari hasil penyandingan tersebut, 115 juta data pemilih versi KPU cocok dengan data Kemendagri yang berasal dari 136 juta data penduduk yang yang mereka kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

“Sisanya yang sekitar 21 juta penduduk itu belum cocok saja secara teknis,” katanya.

Ferry menyatakan, tidak benar jika KPU mendata pemilih tidak berdasarkan data DP4.

“Dari DP4 kami menyusun DPS melalui pencocokan dan penelitian (coklit) ke lapangan, sehingga ditemukan sebanyak 187 juta pemiih sementara. Dengan data DP4 itu kami melakukan pemutakhiran dengan memperhatikan data pemilu dan pilkada terakhir," jelas Ferry.

Sebelumnya, Ferry menyampaikan, sudah 401 KPU kabupaten/kota menetapkan DPT. Hanya tinggal 96 KPU kabupaten/kota lagi yang belum melakukan penetapan.

“Sebanyak 401 dari 497 kabupaten/kota sudah penetapan DPT. Ada 96 kabupaten/kota yang belum penetapan,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (18/9/2013) di Jakarta.

Diungkapkannya, 401 kabupaten/kota itu tersebar di 32 provinsi. Satu-satunya provinsi yang belum menetapkan DPT adalah Papua. Seluruh kabupaten/kota di Papua yang berjumlah 29 masih berupaya melengkapi DPT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com