Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkap Segera Identitas Anggota DPR yang Menyuap Terkait Seleksi Hakim Agung

Kompas.com - 20/09/2013, 16:16 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan (KMSPP) meminta Komisi Yudisial (KY) segera mengungkap identitas anggota Komisi III DPR yang disebutkan mencoba untuk menyuap terkait seleksi calon hakim agung serta segera melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI. Direktur Advokasi YLBHI, Bahrain, yang tergabung dalam koalisi ini mengatakan, KY harus sesegera mungkin membeberkan detail dugaan suap tersebut kepada DPR dan publik agar calon hakim agung tersebut tidak diloloskan.

"Kalau kelamaan, integritas KY yang kita pertanyakan," kata Bahrain dalam konferensi pers Penyikapan Masyarakat Sipil Terkait Dugaan Mafia Peradilan dalam Seleksi Calon Hakim Agung di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (20/9/2013).

Koalisi menilai, praktik "suap berjemaah" untuk mengangkat pejabat publik sudah sering dilakukan oleh anggota DPR RI. Oleh karena itu, KMSPP menilai pengangkatan pejabat publik melalui DPR RI perlu dikaji ulang. Dengan demikian, proses seleksi bisa menghasilkan para pejabat publik yang kredibel dan memiliki moral tinggi.

"Mafia peradilan sudah lama bercokol di negeri ini, kita tahu itu ada, tapi sulit dibuktikan," tambah Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.

Menurut Erwin, sebelum pemberitaan mengenai upaya oknum Anggota Komisi III DPR RI yang mencoba menyuap Komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung tertentu merebak ke publik, terdapat pula kasus "suap berjemaah" dalam pengangkatan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Menurut KMSPP, hal ini menunjukkan ancaman terhadap independensi lembaga peradilan dan berpotensi melahirkan putusan-putusan kontroversial yang melukai hati publik.

Erwin juga mendesak agar KY segera menjelaskan kepada publik siapa saja oknum Komisi III DPR yang mencoba menyuap beberapa komisioner KY untuk meloloskan calon hakim agung, dan melaporkannya ke Badan Kehormatan DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com