Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Amanat Para Kiai, Harus Jadi Presiden!

Kompas.com - 20/09/2013, 09:50 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mahfud MD, menyatakan salah satu alasannya untuk berani mengajukan diri sebagai calon presiden (capres) karena dorongan para kiai. Namun, amanatnya hanya satu, yaitu menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden.

"Amanat para kiai, kalau bukan presiden tidak bisa memperbaiki. Ini kami anggap sebagai dorongan PKB agar memimpin koalisi nantinya, apakah itu koalisi dari peserta yang terbanyak, atau koalisi kecil yang kemudian membesar," ujar Mahfud saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Kamis (19/9/2013).

Saat itu, Mahfud ditanyakan tentang apakah opsi menjadi capres adalah harga mati dan kemungkinan PKB tak mampu meraih suara untuk bisa memajukan capres. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menuturkan dirinya sedang melakukan kalkulasi tentang kemungkinan berkoalisi.

Namun, ia menyadari semua kemungkinan bisa saja terjadi dalam politik. "Probabilitas yang terbuka saya menjadi capres karena sudah ada dukungan ril, atau yang kedua saya menjadi cawapres, atau ketika tidak menjadi apa-apa," ucapnya.

Mahfud mengungkapkan modalnya maju sebagai kandidat capres adalah integritas dan moralitas. Ia mengedepankan sosok yang bersih agar tidak tunduk pada keinginan pihak lain, selain keinginan rakyat. Ia yakin sosok seperti Jokowi, yang tidak terbelenggu pada transaksional politik, yang dibutuhkan dalam kepemimpinan nasional.

Belajar dari Gus Dur

Bercerita tentang kepemimpinan nasional, Mahfud tak lepas dari kenangannya akan sosok Gus Dur, Presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB. Mahfud bercerita dia belajar dari prinsip hidup yang dipegang Gus Dur. Ia mengenang pada masa kepemimpinan Gus Dur yang tengah terancam dimakzulkan, ia sempat menghadap ke tokoh agamais yang dikenal pluralis itu.

"Saya datang ke Gus Dur bersama Hilal. Saya bilang Pak Presiden, sekarang mau dijatuhkan, tapi masih ada waktu untuk selamat asalkan Presiden mau bentuk kabinet baru. Saya sudah ketemu mereka dan mereka setuju Gus Dur tidak dijatuhkan asal para menterinya disusun oleh para pimpinan partai," cerita Mahfud.

Saat itu, Gus Dur mempertanyakan ide Mahfud. Menurut Gus Dur, Indonesia yang menerapkan sistem presidensial tidak mengenal cara penyusunan kabinet oleh pimpinan partai. Gus Dur mengaku tak mau melanggar konstitusi karena konstitusi mengamanatkan presiden yang berhak menyusun kabinet.

"Gus Dur pun bilang bahwa partai tokoh politik itu keliru karena merasa dibelenggu fakta. Gus Dur bilang kenapa tidak kita buat fakta baru? Kita buat fakta itu. Akhirnya, Gus Dur pun dijatuhkan, tapi fakta baru dibuat. Saya mengajak agar kita semua tidak terjebak pada fakta politik transaksional," kata Mahfud.

Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinan Gus Dur digantikan oleh wakilnya, Megawati Soekarnoputri, setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Gus Dur digulingkan oleh kelompok yang dimotori Amien Rais. Padahal, Amien Raislah yang mendirikan kelompok poros tengah, kumpulan partai Islam, dan mengusung Gus Dur sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
'Checks and Balances' terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

"Checks and Balances" terhadap Pemerintahan Dinilai Lemah jika PDI-P Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

Nasional
PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com